.
ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dr Rahmat angkat bicara terkait kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) yang digelar pihaknya di Mamuju.
Kegiatan tersebut disorot masyarakat. Pasalnya, keadaan Kabupaten Majene saat ini defisit anggaran. Seharusnya digelar di Majene saja agar anggaran belanjanya bisa menguntungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
”Kegiatan Bimtek kami laksanakan di Mamuju bukan di Majene, karena kami sudah koordinasi dengan BPKP. Mereka itu kan tim, jadi pada saat ke Majene mereka tidak bisa merangkap tim dan sudah punya jadwal masing-masing, dan belajar dari pengalaman kalau dilaksanakan di Majene kegiatan dapat berjalan dengan tidak maksimal,” jelas dr Rahmat ke Enewsindonesia.com, Jum’at (17/2/2023).
Rahmat melanjutkan, kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan karena sebelumnya di Majene telah menerapkan tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Jadi sesuai Permendagri 79 tahun 2018 harus segera menyusun rencana bisnis anggaran dan penatausahaan keuangan BLUD supaya kita efektif berjalan dalam proses BLUD,” terangnya.
Dikatakan, Bimtek ini dilakukan karena sebelumnya, pihaknya didampingi oleh BPKP dalam proses menuju BLUD.
“Sekarang ini kita pendampingan lagi dengan narasumber dari BPKP untuk kegiatan Bimtek yang dilaksanakan,” imbuhnya.
Rahmat kemudian menjelaskan terkait anggaran yang digunakan saat gelaran Bimtek tersebut.
“Soal anggaran perlu diluruskan, bahwa yang di pemberitaan 5,8 yang dibayar per peserta itu salah, yang benar bahwa yang dibayar 5,8 per Puskemas dengan 4 orang yang diutus. Jadi kalau dihitung jumlahnya, Rp1 juta 450 ribu per peserta. Semua sudah masuk dalam biaya kegiatan. Tidak ada lagi yang ditanggung peserta, dengan kegiatan selama 2 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 17 Februari 2023 dengan mendapatkan sertifikat dari BPKP,” papar Kadinkes Majene.
Sebelumnya diberitakan, kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Majene bekerja sama dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat menuai sorotan dari sejumlah pihak.
Salah satu warga Kabupaten Majene, Deny, menilai bahwa Majene saat ini sedang defisit, ia mempertanyakan untuk apa kegiatan seperti itu dilaksanakan di Mamuju? (Arfan Renaldi)
,
