ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Majene bekerja sama dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemvangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat menuai sorotan dari sejumlah pihak.
Diketahui, kegiatan tersebut membahas soal penyusunan rencana bisnis anggaran dan penata usahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Puskesmas BLUD Kabupaten Majene yang dilaksanakan di Mamuju, Kamis (16/2/2023).
Informasi yang berhasil dihimpun media Enews Indonesia, peserta yang diundang dalam kegiatan ini adalah pihak dari Puskemas dan RSUD Majene, masing-masing empat orang.
Para peserta membayar biaya sebesar Rp5 juta 800 ribu per peserta. Jika ditotal dari 11 puskesmas di Kabupaten Majene ditambah peserta dari RSUD, jumlahnya sebesar Rp23 juta 200 ribu per kantor. Jika ditotal jumlah per perwakilan sekitar Rp278 juta 400 ribu. Dengan lama kegiatan dua hari, check in pada hari Rabu dan check out di hari Jum’at.
Salah satu warga Kabupaten Majene, Deny, menilai bahwa Majene saat ini sedang defisit, ia mempertanyakan untuk apa kegiatan seperti itu dilaksanakan di Mamuju?
Menurut Deny, hal tersebut akan menimbulkan adanya asusmi upaya konspirasi bisnis dan meraup untung besar dan jika dilaksanakan di Majene menurutnya lebih bermanfaat karena dapat menambah pajak daerah Kabupaten Majene.
“Saat ini Majene belum lepas dari kata defisit, ada saja kantor yang melaksanakan kegiatan Bimtek di luar kota Majene dengan menyewa hotel, apakah harus di luar kota dan apakah harus di hotel?” Ucapnya, Kamis (16/2/2023).
Menurut Deny, kegiatan tersebut lebih baik dilaksanakan di Majene agar anggarannya lebih hemat.
“Karena apapun yang dilaksanakan dalam acara Bimtek tidak berpengaruh kepada tempatnya. Ini akan menimbulkan asumsi bahwa adanya konspirasi bisnis di dalamnya untuk meraup untung besar atas adanya kegiatan ini,” katanya.
Dikatakan, jika kegiatan tersebut dilaksanakan di Majene akan memberi efek positif karena adanya pajak daerah untuk Kabupaten Majene.
“Saya yakin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berkurang karena ternyata dari peserta mampu membayar dengan dana sebesar itu sedangkan kegiatanya cuma dua hari,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, dr Rahmat yang dikonfirmasi melalui telpon belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. (Arfan Renaldi)
