Enewsindonesia.com, Mamuju : Anggota Komisi II DPRD Mamuju, Imran AB meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tak sembarang mengusung program kegiatan.
Argumen itu ia lontarkan dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2020 antara Badan Anggaran (Banggar), Komisi II DPRD Mamuju, dan DKP Mamuju, Senin 25 November 2019.
Dalam RKA itu, Imran menemukan target program yang sama, namun beda item kegiatan. Masing-masing, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir senilai Rp 498 juta dan pembinaan kesejahteraan masyarakat pesisir Rp 56 juta.
“Program ini sasarannya sama. Kalau berbicara pemberdayaan ekonomi, output-nya kan kesejahteraan. Lalu kenapa diusung lagi pembinaan kesejahteraan,” ketus Imran.
Imran merekomendasikan dua alternatif. Pertama, program pembinaan kesejahteraan masyarakat pesisir Rp 56 juta dihilangkan. Sedangkan opsi selanjutnya, kedua program itu disatukan dalam satu item kegiatan.
“Untuk memaksimalkan program bagi masyarakat pesisir. Jadi nanti DKP fokus di satu program saja,” sebutnya.
Selain itu, kata Imran, indikator keberhasilan program tersebut belum jelas. Olehnya ia mengimbau DKP Mamuju menelaah sebaik mungkin program yang hendak dilaksanakan dalam RKA.
“Jangan buat program yang menimbulkan spekulasi. Harus jelas. Supaya kami tahu implementasinya, capai target atau tidak. Apakah berjalan sesuai yang direncanakan, atau justru sebaliknya,” tegas Imran.
Kepala DKP Mamuju, Lukman Sanusi mengungkapkan, usulan Komisi II DPRD Mamuju masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan RKA.
“Nanti kami sampaikan dalam rapat penyelarasan nanti,” imbuh Lukman.
