Bone, News  

Plh BKPSDM Bone dan Panseldanya Dituding Pembohong dan Bermental Rusak

Foto: Puluhan anggota Damkar Bone saat mendatangi Kantor BKPSDM.

ENEWSINDONESIA.COM, BONE ■ Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dinilai janggal dan sarat permainan. Hal itu ditegaskan sejumlah personel Pemadam Kebakaran (Damkar) Bone saat menggeruduk Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (21/12/2023).

Sejumlah anggota Damkar Bone tersebut memprotes seleksi PPPK yang menurut mereka tidak sesuai dengan peraturan ditegaskan di KepmenPAN-RB No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional TA 2023. Diktum kelima “Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja dibidang kerja yg relevan dgn jabatan fungsional yang dilamar”.

banner 728x250      
 

Aksi unjuk rasa tersebut nyaris berujung ricuh. Anggota Damkar memaksa hadir Plh Kepala BKPSDM Bone, Andi Tenriawaru. Bahkan mereka menyebut, Andi Tenri bersama Panselda lainnya pembohong.

“Ada 20 honorer K2 yang notabene bukan dari instansi Damkar namun diloloskan. Ini yang kami pertanyakan dan minta penjelasan dari Panselda. Kenapa bisa ada yang diloloskan yang notabene tidak sesuai keahliannya. Tidak relevan dengan bidang kerjanya. Orang yang tidak punya pengalaman di Damkar diloloskan,” tegas salah seorang anggota Damkar, Wahyudi.

Wahyudi juga menegaskan, saat pertemuan dengan Pj Bupati Bone, Andi Islamuddin yang dihadiri Plh Kepala BKPSDM Bone, Andi Tenriawaru dijanjikan bahwa proses penentuan lulus seleksi nantinya, berdasarkan perangkingan nilai. Baik K2 maupun maupun Satgas Damkar tidak ada prioritas.

“Sementara yang terjadi justru sebaliknya, ada teman-teman damkar yang nilainya sampai 600, tidak lolos. Sementara ada K2 yang hanya nilainya 300 diloloskan. Jadi buat apa ada seleksi,” tegasnya.

Satgas Damkar lainnya, Andi Aulia juga mempertanyakan dasar 20 PPPK yang notabene tidak pernah mengabdi di Damkar, kemudian diloloskan.

“Jelas-jelas ini melabrak aturan. Mental Panselda rusak, kami ini dizolimi,” tegasnya.

Plh kepala BKPSDM Bone, Andi Tenriawaru yang menyambut massa aksi tersebut menampik jika penentuan kelulusan bukan wewenang BKPSDM Bone tetapi ditentukan oleh BKN dan MenPAN RB.

“Kami di BKPSDM hanya menerima lampiran dan itu diumumkan,” kata Andi Tenri. *

banner 728x250   banner 728x250   banner 728x250  

Tinggalkan Balasan