ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Sebanyak 40 siswa sekolah Kelas Jauh SD 5/81 Pallawa, Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan belajar di bawah kolong rumah. Tentunya ini harus menjadi perhatian semua pihak terutama Pemerintah Daetah Kabupaten Bone.
Kelas jauh ini berada terletak di pegunungan Dusun Labole, Desa Pallawa berjarak tempuh 5 km dari pusat kota Kecamatan Tellulimpoe dan jarak waktu pun sekira 5 jam untuk mencapai kelas jauh tersebut.
Para siswa tersebut harus belajar di kolong rumah lantaran ruang kelas jauh tersebut belum mendapatkan fasilitas bahkan bangkupun tak cukup hingga beberapa siswa harus duduk di atas tanah, hal ini sudah berjalan selama puluhan tahun.
Kepala Sekolah SD 5/81 Pallawa, Arkis menerangkan jika dirinya terpaksa membelajarkan siswanya di bawah rumah Kepala Dusun karena khawatir para siswa tersebut berhenti sekolah.
“Dulu banyak siswa yang pindah sekolah bahkan berhenti karena tidak mampu untuk berjalan ke sekolah induk. karena jarak ke sekolah induk tersebut sangatlah jauh dari tempat tinggal mereka,” tuturnya.
Lanjut Arkis, hal ini hanya terjadi pada siswa kelas 1, 2 dan 3. Untuk kelas 4, 5, dan 6 tetap diperintahkan ke sekolah induk. Kekurangan di kelas jauh itu adalah tidak adanya tenaga pengajar.
“Jadi yang mengajari para siswa kami itu cuma satu orang itupun bukan dari ASN hanya tamatan SMA yang bermukim di dusun itu. Selain itu kita bersyukur karna ada warga yang mau menghibahkan lahannya untuk pembangunan kelas jauh,” jelas Arkis.
Sudah berapa kali kita usulkan pembangunan kelas jauh, lanjut dia, namun sampai saat ini pemerintah belum juga merespon.
“Kami berharap semoga tahun depan kelas jauh ini sudah mendapatkan fasilitas dan para siswa tidak lagi belajar di bawah rumah pak dusun. Selain itu kami juga sangat membutuhkan guru siswa,” tambahnya.
Sementara menurut Sekretaris Disdik Bone Nursalam bahwa pembangunan ruang kelas jauh itu harus menggunakan DAU (Dana Alokasi Umum) bukan DAK karena DAK, kata dia harus melalui prosedur yakni jumlah siswanya.
“Semoga tahun depan bisa dimasukkan karena ini anggaran dari pusat. Yang terpenting kami juga harus mengetahui kalau lahan warga yang sudah dihibahkan itu tidak bermasalah,” jelasnya, Rabu (9/11/2022).
“Kami juga meminta khususnya anggota dewan di Komisi 4 untuk membantu memperjuangkan hal ini agar secepatnya mendapat bantuan,” sambungnya.
