Aliansi dari HMI Seruduk Kejari Majene Pertanyakan Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Majene 2020

ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Front Demokratik Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Majene untuk mendesak pihak kejaksaan mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Hibah Pilkada Majene tahun 2020, Kamis (16 -6-2022), sekitar pukul 10 pagi di Jalan Poros Majene – Mamuju tepat di depan kantor Kejaksaan Negeri Majene.

Aliansi tersebut terdiri dari Komisariat STAIN Majene, FKIP USB, AMIK TOMAKAKA, dan KAMRI. Para pengunjukrasa terlihat berorasi secara bergantian dan menginginkan agar kepala Kejaksaan Negeri Majene bertemu dengan mereka, tanpa perwakilan yang lain.

Jenderal Lapangan (Jendlap) aksi demonstrasi, Ahmad Syamsuddin yang diwawancarai oleh awak media mengatakan agar kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pilkada Kabupaten Majene 2020 diusut tuntas, karena jumlahnya sangat besar yaitu 22,5 miliar. Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya meminta bertemu dengan Kejari Majene untuk membicarakan persoalan tersebut.

“Sebagaimana berita yang kami terima, bahwa anggaran yang dikucurkan Pemerintah Daerah ke KPU itu sebanyak 22,5 milyar. Jadi kami ingin audience dengan pimpinan Kejaksaan Negeri Majene untuk mempertanyakan hal tersebut sejauh mana prosesnya,” tegas Ahmad Syamsuddin.

Ahmad melanjutkan, pihaknya berkomitmen tidak akan berhenti untuk melakukan aksi ini.

“Kami akan menduduki kantor Kejaksaan Negeri Majene apabila pimpinan Kejaksaan Negeri Majene tidak mau menemui kami,” lanjut Ahmad Syamsuddin.

Sementara itu, Kasi Pidsus Negeri Majene, Arthur Piri, SH yang di wawancarai oleh para awak media mengatakan bahwa ini adalah salah satu dorongan untuk pihak kejaksaan untuk melaksanakan proses penyidikan.

“Tadi saya dengar ada mahasiswa mengatakan bahwa ini dalam proses penyelidikan, padahal ini sudah sampai tahap penyidikan. Ini yang belum di pahami oleh adik – adik mahasiswa. Tapi nanti saya akan sampaikan,” imbuh Arthur.

Arthur melanjutkan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh mahasiswa terkait tentang perkara di KPU Majene itu sudah sampai ke tahap penyidikan, yaitu serangkaian tahapan penyidik untuk menemukan tersangka.

“Kenapa ini cukup panjang? KPU ini kan dengan anggaran 22,5 milyar ini kita ketahui bersama digunakan untuk operasional ya, dan anggarannya tidak hanya terfokus kegiatan pada satu fisik tetapi berpisah – pisah dan kita juga harus mengkonfirmasi kebenarannya,” lanjut Arthur.

Artur menambahkan bahwa pihaknya selama ini telah melaksanakan pemeriksaan.

“Setelah selesai, tak lupa kami akan berdiskusi dengan yang ahli tentang kerugian negara,”pungkas Arthur.

Penulis: Arfan RenaldiEditor: Abdul Muhaimin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.