ENEWSINDONESIA.COM, JAKARTA – Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, membawa persoalan infrastruktur jalan di Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar) ke forum nasional Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam forum yang diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia itu, Samsul mempresentasikan Gerakan Percepatan Konektivitas Jalan Kawasan Tertinggal Polewali Mandar (GERAK Polman) sebagai rencana aksi percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan dan kawasan tertinggal.
Menurut Samsul, kondisi jalan di Kecamatan Tutar masih menjadi kendala utama yang menghambat mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi.
“Melalui GERAK Polman, kami ingin memastikan masyarakat di kawasan pegunungan memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dan peluang ekonomi. Jalan bukan sekadar infrastruktur, tetapi menjadi penggerak pembangunan,” kata Samsul, Kamis (23/7/2026).
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta dukungan pemerintah pusat agar pembangunan jalan di kawasan tertinggal Polewali Mandar menjadi prioritas pendanaan melalui APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi, maupun skema pembiayaan lainnya.
Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan karena kemampuan fiskal daerah masih terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Selain pembangunan fisik, GERAK Polman mengusung pendekatan berbasis data melalui pemanfaatan Geographic Information System (GIS), penguatan tata kelola, monitoring dan evaluasi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Keikutsertaan Bupati Polman dalam forum KPPD juga dimanfaatkan untuk membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan kawasan tertinggal di Kabupaten Polewali Mandar. (Hasbi Waluyo)
