ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Kegiatan penyerahan Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022-2023 di ruang paripurna DPRD Majene, Sulawesi Barat sempat terjadi ketegangan, Selasa (20/9/2022).
Hal tersebut terjadi saat ketua fraksi Golkar Sadly selesai membacakan pandangan fraksi di atas mimbar. Dirinya meminta kepada wakil bupati agar Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman dicopot dari jabatannya karena banyaknya lampu jalan yang rusak namun tak mendapat perhatian.
“Mungkin sebaiknya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman diganti saja, karena banyaknya lampu jalan yang padam masyarakat ada yang melapor ke saya,” ungkapnya kesal.
Dia melanjutkan, masih ada lampu jalan yang padam, contohnya di lingkungan Lembang dan di lingkungan Salabose.
“Insya Allah sebentar lagi kita akan merayakan maulid nabi, kalau lampu jalan padam, kasihan masyarakat. Jadi saya usulkan Kadisnya diganti saja,” lanjut Sadly.
Sementara itu, Kadis Perumahan dan Pemukiman, Ahmadiah yang dikonfirmasi mengatakan bahwa adanya lampu jalan yang padam penyebabnya anggaran yang tidak memadai dan hal itu sudah lama terjadi sebelum dirinya belum menjabat sebagai kepala dinas
“Lampu jalan yang padam penyebabnya anggaran yang tidak memadai dan lampu jalan yang padam itu sudah lama, saya belum jadi kepala dinas sudah padam memang itu lampu jalan,” ucapnya.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri wakil bupati Majene Aris Munandar, ketua DPRD Salmawati, wakil ketua DPRD Muhammad Idwar para perwakilan pejabat Forkopimda dan para pejabat OPD.
