ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Pemerintah Kabupaten Bone melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) menganggarkan pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) untuk pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 18 November 2021 mendatang. Tak tanggung-tanggung pengadaan seragam PDL dialokasikan nyaris mencapai 1 miliar atau kurang lebih Rp 921 juta yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.
Namun pengadaan PDL Linmas tersebut tiba-tiba dibatalkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone A. Akbar, S.Pd., M.Pd menjelaskan beberapa faktor mengapa pengadaan PDH Linmas ini dibatalkan.
“Yang pertama bahwa pagu anggaran kami Rp 921 Juta, dan penawaran dari perusahaan hanya Rp 715 juta, itu sangat jauh dari harga dan kualitas yang seharusnya kita harapkan,” ungkap A. Akbar melalui sambungan telpon seluler, Sabtu (6/11/2021).
Dirinya juga mengatakan bahwa hal itu jauh dibawah standar HPS.
“HPS itu kan standarnya 80% dari pagu anggaran, misalnya 921 juta dia harus minimal 80% sedangkan penawaran yang terendah itu 77,7%. Kemudian waktu, waktu hanya 1 bulan kemudian setelah dilakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diberikan pemenang kemarin, itu tidak rasional, Kenapa? Kantornya tidak ada, dalam artian hanya kontrak saja sedangkan perusahaannya tidak ada pegawai, alat potensinya seperti mesin jahit dan sebagainya sementara yang urutan ke 2 itu memiliki peralatan yang lumayan makanya kami tolak,” lanjut A. Akbar.
“Lebih baik dananya kita kembalikan ke negara daripada menggunakan anggaran dengan kualitas barang tidak sesuai yang diharapkan,” tambahnya.
“Kalau untuk gantinya memang tidak ada, hanya menggunakan pakaian biasa saja tapi kami nanti akan kita berikan tanda bahwa ini adalah Linmas dan dibekap juga oleh TNI, POLRI, dan Satpol PP,” pungkas Andi Akbar.
Reporter: Andi Akbar
