ENEWS BONE •• Pelayanan kesehatan yang tidak optimal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel.
Hal itu terungkap dari laporan BPK Sulsel yang diserahkan kepada Penjabat (Pj) upati Bone Andi Winarno Eka Putra didampingi Ketua DPRD Bone A. Tenri Walinonong.
Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Semester ll Tahun 2024 itu diserahkan oleh Kepala BPK Sulsel, Amin Adab Bangun di Auditorium Kantor BPK Sulsel, Jl. AP. Petta Rani, Kota Makassar, Rabu (8/1/2025).
Dalam pemaparannya, Amin mennyampaikan beberapa catatan temuan tim BPK agar menjadi bahan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone.
“Ada beberapa poin penting permasalahan atas pemeriksaan kinerja program JKN pada Pemkab Bone diantaranya, penyediaan SDMK Puskesmas dan RSUD yang belum optimal, kondisi bangunan, prasarana dan alkes puskesmas dan RSUD tidak sesuai standar minimal. Pengelolaan obat pada puskesmas dan RSUD belum memadai,” ungkap Amin.
Selain itu, BPK juga menemukan kurang optimalnya pendanaan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan meliputi upaya pencapaian pendapatan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh puskesmas.
“Semoga hal ini bisa menjadi bahan untuk lebih meningkatkan pelayanan khususnya di bidang kesehatan,” harap Amin Adab Bangun.
Swmentara, Pj. Bupati Bone menegaskan Pemda Bone berkomitmen untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal. Laporan hasil pemeriksaan hari ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi program JKN di Kabupaten Bone.
Lebih lanjut Andi Winarno menjelaskan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tak hanya memberikan gambaran tentang capaian kinerja program ini, tetapi juga memberikan panduan untuk memperbaiki kekurangan.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada kepala BPK Sulsel atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam melaksanakan pemeriksaan ini. Hasil kerja keras yang profesional adalah wujud dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Winarno menambahkan, Pemkab Bone berkomitmen mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Sebagai pimpinan daerah, saya ingin menegaskan komitmen Pemkab Bone mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan,” ujarnya.
“Beberapa cara yang akan kami tempuh yakni, meningkatkan akses layanan kesehatan, penguatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, pengelolaan dana JKN yang trasparan dan akuntabel serta sinergi dan koordinasi yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, Fasilitas kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima manfaat,” tandasnya. (Enews)