Bone  

Informasi Nama-nama Mutasi Bone Ditutupi, DPRD Singgung Evaluasi

Foto: Suasana mutasi di lingkup Pemkab Bone. (Dok. Mimienk Lee)

ENEWSINDONESIA.COM, BONE — Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi memutasi dan merotasi sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji dalam jabatan tersebut digelar di Hotel Novena, Kota Watampone, Senin (25/9/2023).

   
 

Dalam sambutannya, Bupati Bone menyebut mutasi tersebut harus dilakukannya, bukan pejabat selanjutnya karena dirinya yang membuat mutasi tersebut terus tertunda.

“Saya kira inilah pelantikan terakhir di masa jabatan Tafaddal (slogan pasangan Bupati Andi Fahsar Padjalangi dan Wabup Ambo Dalle. Red),” ujarnya.

Namun, Kabid Mutasi dan Promosi yang bernama Dahlan sesaat setelah membacakan nama-nama yang menjadi perwakilan untuk dilantik, langsung bergegas pergi saat wartawan meminta data nama-nama mereka yang dilantik.

“Langsung pergi lewat belakang,” kata salah seorang Wartawan, Anto.

Informasi nama-nama sejumlah Kepala Sekolah dan pejabat lain yang dimutasi terkesan ditutup-tutupi. Hal tersebut menimbulkan syak wasangka.

Enews Indonesia mencoba mendatangi ruang kerja Dahlan. Dahlan terlihat bingung mencari berkas data mutasi dan terkesan enggan membeberkan data tersebut.

“Iye tabe, wawancarai saja kepala badan,” kata Dahlan kepada Enews Indonesia dan berlalu ke mobilnya meninggalkan kantor BKPSDM.

Dari beberapa informasi yang dihimpun, dikabarkan sejumlah Kepala Sekolah diduga tak memenuhi syarat untuk dilantik.

Hal tersebut diungkapkan dari sumber terpercaya yang meminta identitasnya tak disebutkan dengan alasan keamanan.

“Ada beberapa yang dilantik Kepsek tapi belum diklat dan juga bukan guru penggerak. Ada juga dari golongan IIIC belum diklat dan guru penggeraknya masih berjalan,” sebutnya sembari menyebut nama-nama oknum guru tersebut kepada Enewsindonesia.com, Senin (25/9/2023).

Menanggapi kabar tersebut, salah seorang anggota DPRD Bone, Fahri Rusli menegaskan akan mengevaluasi pengangkatan tersebut.

“Jangan sampai banyak yang dilantik namun tidak memenuhi syarat sesuai regulasi,” ujarnya kepada Emewsindonesia.com.

Ditambahkannya, hal tersebut bisa saja terjadi, dilihat dari cara pihak Pemda Bone dalam hal ini BKPSDM yang dikabarkan terkesan menutup-nutupi informasi nama-nama yang dilantik tersebut.

“Ini kan dipertanyakan, kenapa disembunyikan?” Tutupnya.

(Mimienk Lee)

banner 728x250    banner 728x250  

Tinggalkan Balasan