Enewsindonesia.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar, Menyoroti adanya tidak transparansi dalam penggunaan anggaran Covid-19, di Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Salah satunya adalah, Ketua HMI Cabang Polman, Heri Dahnur Syam menuturkan, sampai saat ini pihaknya baru menerima sebagian penjelasan rinci penggunaan dana penanganan Covid-19 dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah menyerap anggaran kurang lebih 6 Milyar, dari total anggaran yang telah disiapkan.
“Pemerintah daerah hanya menjelaskan beberapa poin tentang penggunaan anggaran dan kami rasa rincian yang di sebutkan masih sangat samar-samar,” ungkapnya melalui reporter Enewsindonesia.com, Kamis (23/07/2020).
Ia menambahkan, anggaran covid-19 Polman masih belum jelas dikarenakan ada perbedaan pendapat antara Kepala Badan Keuangan (Bakeu) Daerah dengan Bupati Polewali Mandar.
“Anggaran Covid-19 di Polman ini belum jelas lantaran adanya perbedaan pendapat, Kepala Bandan Keuangan mengatakan anggaran untuk Covid-19 132 milyar, sedangkan Bupati menyebutkan 19 milyar. Ini menandakan bahwa pemerintah daerah Polman kurang bersinergi dan serius dalam menangani Covi-19 di Polman,” kata Heri.
Berangkat dari perbedaan informasi yang di sebutkan oleh Kepala Badan Keungan (Bakeu) dan Bupati, Pengurus HMI Cabang Polman kembali meminta kejelasan dengan mengirim surat kepada Bupati selaku ketua tim Gugus, untuk meminta rincian penganggaran covid-19.
Hari senin tanggal 20 juli 2020 kami sudah mengirim surat kepada Bupati Polman untuk meminta kejelasan rincian anggaran. Mulai dari kejelasan struktur tim Gugus covid-19, asal usul anggaran dan penggunaannya serta sisa anggaran covid yang masih ada sampai saat ini.
“Lebih lanjut heri menekankan, setelah 1 atau 2 hari kedepan, tidak ada jawaban dari Pemerintah Polewali Mandar, maka kami akan kembali mengirim surat dan bahkan melakukan aksi sampai permintaan kami terjawab,” tutup Heri aktivitas HMI Polman. (Kambel)