.
ENEWSINDONESIA.COM, NTT – Pamong Praja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Penentuan Titik Batas antara Kelurahan/Desa di aula kantor Bupati, Selasa (29/11/2022).
Bupati Sumba Barat Yohanis Dade menekankan agar Raker Pamong Praja hari ini juga harus menjadi wahana bagi semua untuk berkomitmen dalam mensukseskan upaya-upaya pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sumba Barat.
Bupati melanjutkan, terkait permasalahan stunting adalah tanggungjawab bersama, baik aparatur pemerintahan sampai ditingkat Rukun Warga (Rw), tenaga medis, dan paramedis yang harus selalu berinisiatif menganalisa lingkungan, tugas, serta orang tua yang harus terus berupaya memenuhi asupan gizi anak.
Ia menerangkan bahwa hasil dari kegiatan pada Agustus 2022 yang lalu, tercatat Prevelensi Stunting di Kabupaten Sumba Barat berada pada angka 23,3% dengan jumlah total stunting sebanyak 2611 jiwa, 749 jiwa di antaranya adalah Baduta.
“Target pemerintah daerah di tahun 2023 Prevalensi Stunting dapat di tekan di bawah 14%,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sumba Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ratu N.B. Wulla, ST Anggota DPR RI Komisi IX yang kemarin telah memberikan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Ibu Hamil dan Balita sebanyak 2 (dua) ton untuk Kabupaten Sumba Barat.
“Beliaupun berjanji akan memberikan tambahan bantuan tersebut jika diperlukan,” kata Bupati.
Bupati berharap kepada semua pihak untuk dapat menyusun program kerja, sasaran serta langkah konkrit secara sinergi dalam menanggulangi permasalahan Stunting diseluruh wilayah kerja Kabupaten Sumba Barat, serta guna mewujudkan generasi baru yang sehat, cerdas dan berkualitas baik dart segi fisik maupun mental.
“Terkait penanganan stunting yang dibiayai dari dana desa antara lain Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis, dan Baduta Stunting selama 90 hari berturut-turut, saya tegaskan! agar PMT tersebut dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab,” ujarnya.
Bupati mengaku banyak mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak oknum kepala desa yang sudah mencairkan dana tersebut namun tidak melaksanakan PMT selama 90 hari berturut-turut.
“Padahal banyak anak-anak di desa yang sangat membutuhkan bantuan telur, susu dan lain-lain, namun beberapa oknum kepala desa tidak memanfaatkan dana PMT tersebut secara bertanggungjawab.” Tegas Bupati Sumba Barat.
Pemerintah juga terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan, angka kemiskinan Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2022 sebesar 28,51%, dari prosentase tersebut sebanyak 11% masuk kategori Kemiskinan Ekstrim.
Target Presiden RI Tahun 2024 angka kemiskinan ekstrim di Indonesia adalah 0 (Nol).
“Untuk itu saya minta perhatian seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten sampai desa/kelurahan, para pengelola program, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan intansi vertikal agar kita bahu-membahu, saling bekerjasama untuk terlaksananya program/kegiatan yang lebih baik di Tahun Anggaran 2023,” tandasnya.
Hadir juga dalam rapat kerja pamong praja, Wakil Bupati Sumba Barat John Lado Bora Kabba, S.Pd, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Dominggus R. Come, Wakil Ketua DPRD Lukas Lebu Gallu, SH, Kapolres Sumba Barat AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H., Dandim 1613 Sumba Barat Letkol Czi Rahadian Firnandi, S.Hub.Int, Staf Ahli Bupati Sumba Barat, Asisten Sekda Sumba Barat, Para pimpinan OPD/Unit Kerja seKabupaten Sumba Barat, para Camat, Lurah dan Kepala Desa sekabupaten Sumba Barat. (*)
,
