ENEWS, JAKARTA ••》Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), melakukan audiensi dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pengembangan sektor UMKM di daerah.
Audiensi yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulbar turut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar Ince Rachmad, Plt Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Firman, Tenaga Ahli Gubernur Abd Wahab Abdy, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar Syamsul Samad, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Ahmad Junaedi, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho.
Sementara dari pihak Kementerian UMKM, Menteri didampingi oleh Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana, Plt Deputi Bidang Usaha Mikro M. Riza Damanik, dan Tenaga Ahli Menteri UMKM Ajie Kurniawan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur SDK memaparkan kondisi UMKM di Sulbar yang saat ini mencakup 24.363 usaha mikro dan kecil serta 375 usaha menengah.
Mayoritas pelaku usaha bergerak di sektor pengolahan makanan dan tekstil. Namun, menurutnya, pelaku UMKM di Sulbar masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya tingkat legalitas usaha, keterbatasan sarana produksi, hingga minimnya kemitraan formal yang dapat memperkuat daya saing produk lokal.
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah usulan revitalisasi Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) Sulbar yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi yang mengguncang Mamuju pada tahun 2021.
Pemprov Sulbar berharap Kementerian UMKM dapat memberikan dukungan agar gedung tersebut kembali difungsikan sebagai pusat konsultasi usaha, pelatihan, kurasi produk, pengujian mutu, hingga etalase bagi produk-produk unggulan daerah.
Selain revitalisasi PLUT-KUMKM, Gubernur SDK juga mengajukan bantuan sarana produksi berupa mesin pengolahan kakao, kopi, kelapa, aren, dan hasil perikanan.
Pemprov Sulbar juga mengusulkan pembangunan rumah produksi tenun, pengembangan industri pakan ternak, serta pelatihan untuk peningkatan kualitas produk UMKM.
Tak hanya itu, fasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) turut menjadi perhatian pemerintah daerah guna meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di pasar nasional.
Melalui audiensi ini, Pemprov Sulbar berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan, memperluas lapangan kerja, serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (Hasbi Waluyo)
