ENEWS BONE •• Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk periode 2025-2030. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta.
Di saat yang sama, sejumlah kelompok pemuda dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bone, Jalan Kompleks Stadion Lapatau. Massa mulai menduduki kantor DPRD dari pukul 13.00 Wita dan berakhir di pukul 16.30 Wita.
Sebelumnya, para pengunjukrasa juga sempat menyambangi Kantor Bupati Bone.
Aksi unjuk rasa tersebut sempat memanas saat massa aksi saling dorong dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam orasinya para mahasiswa menyampaikan beberapa aspirasi, diantaranya, menolak politik dinasti, program UHC yang harus tetap dilanjutkan dan juga mempertanyakan sejumlah pejabat yang ramai-ramai ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih.
“Baru baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang efisiensi anggaran. Tapi kok, justru banyak pejabat kita di Bone yang malah ramai-ramai ke jakarta dan disinyalir mereka menggunakan anggaran pemerintah. Apakah para pejabat ini memang mendapat undangan ataukah hanya datang untuk menyaksikan pelantikan tersebut,” kata salah seorang pengunjukrasa, Riswandi dalam orasinya.
Menurutnya, banyaknya kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berangkat ke Jakarta menyebabkan pelayanan di lingkup Pemkab Bone terabaikan dan tidak berjalan dengan efektif, sehingga itulah yang menjadi tuntutan mereka dalam aksi tersebut.
“Kami sudah mencatat kurang lebih 40 nama yang berangkat ke Jakarta, otomatis anggaran yang digunakan itu anggaran apa? Itu yang harus dipertegas karena mengingat efesiensi anggaran yang diintruksikan oleh Presiden harus dijunjung sampai hari ini,” kata Riswandi kepada ENews Indonesia.
“Jadi ini langkah awal, selanjutnya di tanggal 25 kami akan kembali ke sini untuk melakukan aksi selanjutnya dan membawa tuntutan yang tadi, karena tadi sudah disepakati akan disampaikan kepada bupati terpilih. Jadi kami akan turun (aksi) kembali kesini,” sambungnya.
Sementara, Kasatpol PP Bone Andi Akbar yang didampingi Kabag Hukum Setda Bone Ramli yang menerima aspirasi dari mahasiswa ini menyampaikan apresiasi karena turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dengan kepentingan rakyat.
Terkait banyaknya kepala OPD dan kepala dinas yang berangkat ke Jakarta, Andi Akbar menjelaskan bahwa sebenarnya ada agenda lain yaitu dalam rangka menyambut Hari Jadi Bone.
Kabag Hukum Setda Bone Ramli menambahkan, terkait program UHC, Pemda Bone sudah menganggarkan sebesar Rp115 miliar untuk tahun 2025, namun untuk menjalankan program itu kembali Pemda harus membayar tunggakan dulu sebesar Rp 60 miliar.
“Anggarannya ada kok Rp115 miliar untuk 2025, namun memang Pemda harus membayar tunggakan tahun lalu sebesar Rp60 miliar, dan sementara sudah ada sekitar Rp30 miliar yang disiapkan pemda, sisanya menunggu anggaran dari lrovinsi,” jelas ramli.
Berikut Tuntutan Para Pengunjukrasa;
– Mendesak Ketua dan Anggota DPRD untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan hadirnya di Jakarta;
– Menolak efesiensi anggaran khususnya diranah pendidikan;
– Mendesak Pemkab Bone untuk segera mengaktifkan kembali sistem UHC istimewa;
– Mendesak pembangunan Bola Soba agar didirikan ditempat asalnya (jangan dipindahkan di Palakka;
– Mendesak maksimalkan PAD.
(Redaksi ENews Indonesia)
