ENEWSINDONESIA.COM,MAKASSAR – Aliansi Mahasiswa Sospol Unismuh Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kampus unismuh Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Jumat (01/10/21).
Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “Pandemi Dikorupsi” dengan beberapa tuntutan isu turunannya.
Rais, Jendral Lapangan, dalam pernyataan sikapnya menyampaikan bahwa situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sedang sekarat akibat Covid-19 baik dari sektor formal maupun sektor informal, ditambah lagi dengan wacana penghapusan BBM jenis bensin (premium), akan semakin merugikan masyarakat.
“Rencana penghapusan BBM jenis premium yang di sampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada januari 2021 ini akan semakin merugikan masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah, apalagi di masa pandemi yang perekonomiannya tidak stabil, ini adalah suatu kebijakan yang sangat tidak pro terhadap masyarakat dimana bahan bakar jenis premium ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat dikarenakan harganya yang terjangkau,” ungkap Ketua BEM Sospol ini.
Massa aksi silih berganti melakukan orasi untuk menyampaikan tuntutan dan kekecewaannya terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang justru menjadikan masyarakat semakin menderita.
Yayat, Koordinator Mimbar, mengungkapkan bahwa ditengah masyarakat sedang paceklik, pemerintah seharusnya hadir memberikan solusi, namun justru sebaliknya pemerintah malah hadir untuk mencekik rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
“Dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi hampir semua elemen masyarakat merasakan dampaknya tidak terkecuali mahasiswa yang mengharapkan mendapatkan keringanan dalam pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), namun nyatanya mahasiswa masih dibebankan pembayaran UKT full tanpa ada potongan dari kampus, belum lagi pembelajaran masih dilakukan secara online/daring sehingga banyak mahasiswa menilai adanya komersialisasi pendidikan yang dilakukan oleh pihak kampus, selain itu metode pembelajaran daring dinilai sangat tidak efektif,” jelasnya.
Diketahui, ada empat tuntutan utama yang menjadi isu turunan dalam aksi ini, diantaranya:
1. Menolak penghapusan BBM Premium
2. Wujudkan pendidikan gratis dan menolak pembelajaran online/daring
3. Usut tuntas harta kekayaan pejabat
4. Stop KKN.
Andi Akbar
