ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pendataan Non ASN Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bone di Ruang Komisi IV DPRR Bone, Rabu (5/10/22).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bone, dr. A. Baso Riad Padjalangi secara tegas mempertanyakan jumlah kuota yang diusulkan Pemda Bone khusus tenaga kesehatan.
“Ada kuota 500 kesehatan yang disiapkan dari Kemenpan RB. Berapa Kuota kesehatan di Kabupaten Bone?” tanya Riad.
Riad mendorong agar pemerintah daerah bone untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait permintaan kuota P3K khusus Nakes.
“Kami minta agar tenaga sukarela ini bisa diikutkan dalam seleksi P3K. Soal lulus atau tidaknya itu soal kemampuan peserta. Coba koordinasi dengan pusat! Kalau bisa, Komisi IV siap dampingi,” tegasnya.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada kuota PPPK Kesehatan Kabupaten Bone.
Disisi lain, A. Muh Salam mengaku telah memperingati jauh sebelum ada persoalan ini muncul agar Pemda Bone tidak merekrut dan mengeluarkan SK honor daerah.
“Kami di Komisi IV telah mengatensi ini. Ada 10 tahun tidak mendapatkan SK Honor Daerah. Kemudian ada bahkan hanya satu bulan kerja sudah dapatkan SK, jadi SK ini perlu kita uji juga mekanisme dikeluarkan,” tegas A. Muh. Salam yang akrab dipanggil Lilo.
Lilo melanjutkan, terkait dengan mekanisme SK pihaknya telah berulang kali mewarning Dinas Kesehatan dalam mengeluarkan SK Honor Daerah.
“Ini sudah ada lebih 10 tahun telah mengabdi namun belum mendapatkan SK. Pertanyaan kemudian apa dasarnya keluar ini SK. Atau kah harus ada orang dalam?” tukasnya.
Sementara itu, Koordinator Perwakilan Aliansi Tenaga Kesehatan Sukarela, Didit dalam penyampaiannya dalam RDPU tersebut berharap agar ribuan Nakes Sukarela di Bone dapat didata dan ikut seleksi PPPK.
“Ada regulasi baru mereka yang suka rela tidak ikut terdata. Sementara ada syarat harus tidak terdata. Persyaratan slip gaji, mereka telah bekerja 12 tahun. Mereka tidak menuntut lolos, tapi mereka hanya ingin diikutkan berkompetisi pada PPPK ini,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, drg Yusuf Tolo, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bone dan Kabag Organisasi Setda Bone.
RDPU tersebut molor satu jam dari jadwal semula Pukul 14.00 Wita. Molornya rapat disebabkan legislator terlambat tiba di ruang Komisi IV.
Meski puluhan Aliansi Tenaga Kesehatan Sukarela terkait pendataan Non ASN Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bone telah menunggu hingga di luar ruang rapat. (*)
