ENEWSINDONESIA.COM, JAKARTA ▪︎ Sejumlah 532 orang D4 Bidan Pendidik seluruh Indonesia memperjuangkan haknya dengan menggelar aksi unjuk rasa di berbagai titik di Ibu Kota Jakarta. Para Bidan Pendidik ini dinyatakan telah lulus PPPK namun dianulir saat pengambilan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Dalam orasi dari beberapa utusan kelompok Bidan Pendidik tersebut, memohon bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk membantu dan memperhatikan nasib mereka.
Setelah melakukan audiensi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang hasilnya berujung nihil, kelompok D4 Bidan Pendidik ini kembali akan melakukan aksi Bungkam dan membawa spanduk yang bertuliskan permohonan bantuan kepada Presiden Jokowi di depan Istana Negara.
Mereka ingin langsung menyampaikan aspirasi di depan Istana Negara namun, tidak bisa dikarenakan prosedur yang harus terpenuhi untuk melakukan aksi tersebut. Aksi unjuk rasa tersebut mereka sampaikan di pintu gerbang Monas dan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (24/04/24)
Salah seorang Bidan Pendidik Teli Ferdina yang berasal dari Brebes berharap agar Presiden Joko Widodo dapat membantu mereka dalam memperoleh hak-hak mereka.
“Terutama terkait dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK),” ujarnya kepada Enewsindonesia.com, Rabu (24/4/2024).
Bidan Pendidik lain yang berasal dari Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nining Nazrih menyampaikan hal senada.
“Kami juga sudah ada kurang lebih di NTB itu ada 55 orang yang NIP dan SK nya terhalang. Kami mohon kepada bapak Jokowi untuk membantu kami. Bantu kami pak untuk penetapan NIP dan SK kami di tahun 2023. kami sudah melalui tes dari awal sampai akhir sudah tes dan kami berharap kami didengar,” harap Nining.
Begitu pula yang disampaikan Bidan Pendidik asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Tenriawaru. Ia menjelasakan meskipun telah melewati serangkaian tes dan administrasi dengan sukses, pihaknya masih terjebak dalam ketidakpastian yang membelenggu masa depan mereka.
“Dengan tulus memohon kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan nasib 532 orang yang telah berjuang melalui proses seleksi P3K tahun 2023. Meskipun telah dinyatakan lulus oleh BKN, kelulusan kami secara sepihak dibatalkan oleh Kementerian Kesehatan dengan alasan tidak sesuai dengan surat edaran,” jelasnya.
Andi Tenri menjelaskan, pihaknya telah mengabdi selama 14 tahun dengan menggunakan ijazah D4 dan STR sebagai legalitas di pelayanan kesehatan. Dalam audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan Menpan, mereka tak menemui solusi.
Mereka meminta NIP mereka sebagai bentuk pengakuan atas kelulusan yang telah mereka peroleh. Meskipun ada janji akan afirmasi pada tahun 2024, mereka tidak puas karena harus mengikuti ujian kembali, padahal sudah dinyatakan lulus secara resmi.
“Surat edaran baru untuk tahun 2024 masih mengakomodir bidang pendidik, namun nasib 532 orang ini tidak diakomodir. Kami mempertanyakan keadilan dan nasib kami di tahun 2023, setelah mengikuti proses dengan baik namun dibatalkan secara sepihak,” ujarnya.
Saat ini, Kamis 25 April 2024, para Bidan Pendidik tersebut menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemenpan RB.
Isi Permohonan Bidan Pendidik Tersebut ke Presiden RI Joko Widodo
“Kami sangat memohon kepada bapak Jokowi selaku orang nomor satu di negara ini untuk memperhatikan nasib kami pak. Kami sudah berjuang, kami mengikuti seleksi P3k tahun 2023. Kita sudah dinyatakan lulus sampai pengisian DRH. Tapi kami dibatalkan kelulusannya secara sepihak oleh kementerian kesehatan karena surat edaran tersebut.
Kami Sudah mengabdi selama 14 tahun pak, di pelayanan. Kami mengabdi selama 14 tahun itu menggunakan ijazah D4 tersebut dan kami mempunyai STR sebagai legalitas kami di pelayanan. TOLONG KAMI PAK!
Kami tidak tahu mengadu kepada siapa lagi selain bapak Jokowi. Kami sudah melakukan audiensi ke pihak Kementerian Kesehatan Menpan dan RB kami itu dibolak balikan. SEAKAN-AKAN KAMI BUKAN MANUSIA.
Kami hanya meminta hak kami pak. Tolong kami pak, tidak ada lagi tempat kami mengadu selain Pak Jokowi. Tolong pak tolong! Kami hanya minta NIP kami. Karena kami sudah mengikuti proses sampai dinyatakan lulus oleh BKN.Itu saja pak.
Begini kami kan sudah mengikuti proses dari awal pendaftaran kami dinyatakan lulus administrasi, kami mengikuti ujian CAT. Kemudian dinyatakan lulus oleh BKN secara resmi ya di akun BKN di bulan 12. Setelah itu kami mengikuti proses pengisian DRH. Jadi setelah selesai pengisian DRH harusnya itu beberapa bulan kemudian itu sudah harus ada penerbitan NIP 2023.
Tapi sampai sekarang itu tidak ada. Dan ternyata Kementerian Kesehatan itu membatalkan secara sepihak. Katanya tidak sesuai. Lolos tidak sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Makanya Kemenkes Kementerian Kesehatan itu.Menyuruh atau apa namanya? Menyebarkan ke seluruh BKN di seluruh Indonesia untuk dibatalkan.
Kami ini di TMS kan, karena kami tidak memenuhi syarat, katanya. Kalau kami tidak memenuhi syarat, kenapa tidak dari awal kami ini di Cut?
Kami sudah ikut ujian dinyatakan lulus loh ini secara resmi oleh BKN. sampai sekarang masa kami mau dibatalkan, kami sudah mengutip prosedur secara baik, secara resmi. Kalau memang ini tidak berhak di sana, kenapa nggak dari awal ini diakhiri?”
532 orang itu tidak banyak. Nasib kami mau dibawa kemana? Teman-teman yang sudah dinyatakan lulus sudah ada yg tidak bekerja di tempat kerjanya karena dinyatakan lolos. Nasib kami ini kami perjuangkan.
Kalau kami D4 Bdan Pendidik itu tidak berhak ada di pelayanan kebidanan, kami harusnya ada di administrasi kesehatan, tapi buktinya kami di pelayanan menggunakan ijazah tersebut.
Ijazah tersebut, kami kalau mau di bekerja di pelayanan harusnya ada STR. Kami mempunyai STR tersebut. Siapa yang mengeluarkan Kementerian Kesehatan kan? ada itu STR, sedangkan STR itu sudah diubah menjadi STR seumur hidup dan itu dikeluarkan oleh Kementrian kesehatan.
Jadi salah kami dimana?
Perwakilan bidan pendidik di seluruh Indonesia yang datang ke Jakarta mempertanyakan nasib mereka. Kami sudah secara baik-baik oleh Kementerian Kesehatan. Tapi hasilnya nihil.
Dia tetap mau memberikan afirmasi di tahun 2024. Itu tidak adil, Afirmasi tapi kita harus ikut ujian kembali. Itu tidak adil bagi kami karena kami sudah ikut ujian. Sudah dinyatakan lulus. Janji Kemenpan RB mau menyelesaikan tenaga honorer di tahun 2024 ini.
Buktinya Kementerian Kesehatan kita ini yang tenaga honorer yang sudah dinyatakan lulus mau diberhentikan begitu saja, padahal kami sudah dinyatakan lulus oleh BKN. Secara resmi ya, di akun di BKN.
Semua bukti-bukti sudah kita buktikan perlihatkan Kementerian Kesehatan. Tapi dia tidak mau mengakomodir kami di tahun 2023 dan ternyata surat edarannya sudah keluar kembali untuk tahun 2024.
Kami D4 Bidang pendidik ternyata diakomodir kembali ada apa di tahun 2023 2022, teman teman kami bidan pendidik semua lolos surat edaran 2022.Surat edaran nomor 2023 itu sama tidak ada bedanya 2022 teman teman kami bidan pendidik di akomodir semua 2024 surat edaran terbarunya Kemenkes untuk pendaftaran tahun 2024 bidang pendidik diakomodir kembali di 2023 dia tidak mau kemudian kami, padahal kami sudah dinyatakan lulus.Ada apa di tahun 2023 dibawa kemana nasib kami 532 orang ini jika kita tidak diakomodir di tahun ini 2023 ini.”
(Andriana/Endah)
