ENEWSINDONESIA.COM, HALMAHERA UTARA – Aksi Aliansi Masyarakat Nelayan Bersatu Halmahera Utara (AMANAT-HALUT) mendesak pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera menuntaskas sejumlah masalah yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat nelayan Halmahera utara, Maluku utara, yang dimulai pada pukuk 09.00 WIT, dengan rute aksi yaitu: kantor bupati, DPRD, serta Dinas Kelautan dan Perikakanan, Selasa (19/4).
Informasi yang dirangkum Enewsindonesia.com, selain harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disoalkan, massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan yang saat ini cukup mempersulit pendapatan masyarakat nelayan.
Salah satu massa aksi, Abdurahman menganggap kenaikan harga BBM ini disebabkan karena ada oknum-oknum mafia yang sampai sejauh ini masih berkeliaran. Ini disebabkan karena minimnya fungsi kontrol pemerintah daerah dan DPRD.
“Makannya segara ditangkap dan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara, Koordinator Aksi, Batys Gigirngi menyampaikan sikap tuntutan dari aksi ini ialah :
1. Berikan kami jenis minyak subsidi dengan standar harga nasional,
2. Alokasikan bantuan perikanan diberikan kepada yang membutuhkan,
3. Tertibkan nelayan besar yang perahunya berukuran di atas 30 Gros Ton (GT),
4. Buat asuransi nelayan kami
5. Tangkap mafia BBM
6. Kapal nelayan di atas 30 GT tidak bisa menggunakan minyak subsidi,
7. Perbaiki ukuran minyak.
Aksi yang berlangsung di kantor Bupati tersebut direspon oleh Asisten III Sekda Halut Yudhihart Noya.
Yudhirat menyampaikan bahwa akan digelar pertemuan besok bersama Bupati Frans Maneri dan jajarannya pada pukul 10.00.Wit hari Rabu di kantor Bupati.
Sementara salah satu anggota DPR Halut, Abdul menyatakan akan menindaklanjuti pertemuan pada Senin depan tanggal 2 Mei bersama ketua DPR.
“Kalau bisa seluruh anggota DPR, karena saat ini mereka masi di luar daerah,” imbuh Abdul.
Ranto
