ENEWSINDONESIA.COM, MAMUJU – Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim kecewa atas pernyataan yang disampaikan Badan Pengolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, beberapa hari yang lalu, Selasa (24/8/2021) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Sulbar.
Menurut Rahim, BPKPD ini sangat mengecewakan DPRD karena sudah dibuat dalam nota kesepakatan atau berita acara terkait sisa dana bantuan 1 milyar itu, namun bantuan itu sudah tidak ada.
“Padahal kami berharap, sisa dana bantuan 1 milyar itu bisa diperuntukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulbar untuk menyelesaikan polemik pembongkaran paving blok itu dengan segera dibayarkan, kita ingin pelayanan kesehatan bisa berjalan baik seperti biasanya,” ungkapnya.
Penjelasan BPKPD, sisa bantuan 1 milyar itu sudah tidak ada lagi karena diperuntukan untuk pembebasan lahan di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dan dana itu sudah melekat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Sulbar.
“Jika anggaran 1 milyar itu sudah tidak ada, maka pihak eksekutif harus mencarikan solusi bagaimana polemik di RSUD Regional Sulbar itu bisa selesai, kita malu kalau hal seperti itu kita tidak bisa selesaikan,” ucap Rahim kepada enewsindonesia.com, Kamis (26/8/2021).
Politisi NasDem Sulbar itu meminta kepada Gubernur Sulbar, Andi Ali Baal Masdar melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disini bukan lagi waktunya untuk saling menyalahkan, tapi bagaimana kita carikan solusi terkait permasalahan di RSUD regional Sulbar. Solusinya …
Kalau ada pembagunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar yang masih bisa di tunda, kita tunda saja dulu. Mungkin tidak ada nyawa yang terancam jika kegiatan pembagunan infrastruktur itu kita tunda dulu, karena polemik di RSUD Regional Sulbar kita mau menyelesaikan.
“Permasalahan ini jangan kita selalu menunda-nunda karena kalau kita biarkan larut dalam permasalahan seperti ini, maka daerah kita akan semakin buruk di mata publik,” tegas tokoh muda pejuang pembentukan Sulbar itu.
