Enewsindonesia.com, Mamuju : Komisi II DPRD Mamuju menemukan 7 ribu anak putus sekolah yang luput dari perhatian Pemkab Mamuju.
Data itu bersumber dari Dinas Sosial (Dinsos) Mamuju dan Badan Pusat Statistik (BPS) Mamuju. Mengemuka dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) antara Komisi II DPRD Mamuju dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappepan), Jumat 22 November 2019, malam kemarin.
Menurut Anggota Komisi II DPRD Mamuju, Febrianto Wijaya, di Mamuju terdapat 9 ribu anak putus sekolah. Tujuh ribu anak melalui Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Sisanya masih berproses. Tetapi belum semua dituntaskan, angka itu justru membeludak.
“Kami pikir itu sudah selesai dengan programnya. Ternyata masih ada 7 ribu anak putus sekolah yang kami temukan melalui data BPS dan Dinsos,” beber Febrianto.
Kata dia, temuan itu membuktikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju menganggarkan program tanpa data yang valid. Ferbrianto menilai GKB diusung tanpa pengawasan dan observasi yang jelas.
“Ini membuktikan bahwa itu (GKB, red) tidak turun langsung menilai. Baik dari penganggaran maupun mengawasan. Apakah berjalan sesuai data atau tidak,” ketusnya.
Febrianto tak menuding GKB jadi program gagal. Namun perlu evaluasi dan instrumen data yang jelas guna maksimalisasi program. Khusunya anak yang hendak disasar, guna mencapai target yang efektif.
“Kalau dikatakan gagal secara menyeluruh, saya pikir tidak. Tetapi kalau di sektor layanan dasar saja kecolongan, bagaimana dengan yang lain,” kata politisi Demokrat itu.
Mantan Ketua Komisi II itu meminta eksekutif mengakomodir temuan itu dalam program pemerintah. Sekaligus jadi instrumen dalam menyelesaikan pendidikan yang dinilai kurang maksimal. Jika tidak, gelontoran dana yang ditetapkan sekadar menyia-nyiakan anggaran negara.
“Sekarang OPD mengatur anggarannya tidak melihat data. Seharusnya kan ada data dipedomani. Semisal ada datanya seribu atau 9 ribu, buatkan inovasi. Secara bertahap diselesaikan, dengan target dan interval waktu yang jelas. Termasuk kapan harus harus selesai,” imbaunya.
Angggota Komisi II lain, Ado Mas’ud meminta Bappepan Mamuju mengakomodir temuan itu dalam GKB di APBD 2020 mendatang.
“Terkait anak putus sekolah itu, Bappepan harus mendorong agar disasar GKB,” tambahnya.
Sekretaris Bappepan Mamuju, Khatmah Ahmad menjelaskan, berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), data putus sekolah sebanyak 9 ribu, sudah dikembalikan ke sekolah sebanyak 7 ribu. Data itu dinilai valid sebab pendataannya by name by address. Sementara data yang ditemukan itu berasal Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Tools berbeda sehingga Bappepan lebih memiliki memedomani SIPBM ketimbang Susenas.
“Sampai hari ini pun saya tidak percaya itu (data Susenas, red), karena berdasarkan survei, bukan by name by address,” tandas Khatmah.
