ENEWS, MAMUJU ••》Pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menuai sorotan. Program yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu itu dinilai bermasalah, mulai dari dugaan ketidaktepatan sasaran hingga kualitas instalasi yang disebut tidak sesuai standar.
Kritik tersebut disampaikan Koordinator Gerakan, Hasby Assiddik, menyusul banyaknya keluhan warga terhadap kinerja PLN dan mitra pelaksana program di lapangan.
“Pelaksanaan BPBL tidak transparan dan lambat. Banyak warga yang sebenarnya memenuhi syarat justru dicoret dari daftar penerima. Sementara di lapangan, realisasi pemasangan hanya jadi janji tanpa kepastian,” kata Hasby, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, persoalan tidak hanya terjadi pada pendataan penerima bantuan, tetapi juga pada kualitas pekerjaan instalasi listrik yang dinilai asal-asalan dan berpotensi membahayakan warga.
Dalam aksi protes tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama kepada PLN dan pihak terkait, yakni:
1. Transparansi Data Penerima
Massa meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap data penerima BPBL agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat;
2. Percepatan Realisasi Pemasangan
PLN diminta segera merealisasikan pemasangan listrik bagi warga yang telah terdaftar sebagai penerima tanpa penundaan berlarut;
3. Standarisasi Teknis Instalasi
Massa menyoroti dugaan pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai standar keamanan dan meminta praktik pemasangan asal jadi dihentikan;
4. Pertanggungjawaban Publik
Pihak PLN dan instansi terkait diminta terbuka menjelaskan kendala program serta alasan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan di lapangan.
Hasby juga memberi ultimatum bahwa aksi dengan jumlah massa lebih besar akan kembali digelar apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
“Kalau tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Ia menilai listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya dipenuhi secara profesional dan tidak dipersulit oleh birokrasi maupun lemahnya pengawasan program.
“Listrik adalah kebutuhan dasar, bukan hak istimewa. Kami tidak akan diam melihat hak masyarakat kecil dipermainkan oleh sistem yang lambat dan tidak profesional,” ujarnya.
Massa berharap Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan BPBL di Mamuju, termasuk menindak mitra pelaksana yang dianggap tidak bekerja maksimal.
Program BPBL sendiri merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan membantu rumah tangga kurang mampu mendapatkan sambungan listrik baru secara gratis agar akses energi lebih merata di seluruh daerah. (Zul7)
