Infrastruktur Minim, Petani Sibulue Bone Bayar dengan Risiko

Keterangan Foto: Sejumlah petani di Desa Tadangpalie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, terpaksa menyeberangi sungai dengan memikul karung padi di tengah arus air demi membawa hasil panen. Minimnya akses jembatan membuat aktivitas ekonomi warga berjalan penuh risiko dan keterbatasan. (ENews)

ENEWS, BONE ••》Warga Desa Tadangpalie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, hingga kini masih harus berjibaku dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

Mereka sangat membutuhkan akses jembatan permanen untuk menunjang aktivitas ekonomi, khususnya dalam mengangkut hasil pertanian.

banner 728x250

Berdasarkan pantauan di lokasi, para petani terpaksa menyeberangi sungai dengan kondisi arus yang cukup deras dan medan yang ekstrem.

Hasil panen seperti padi diangkut secara manual, bahkan harus dipikul melewati sungai tanpa jaminan keselamatan yang memadai.

“Kalau air naik, kami tidak bisa menyeberang. Terpaksa menunggu atau ambil risiko. Padahal padi harus segera dibawa keluar,” ujar salah seorang petani setempat, Sakkir kepada ENews Indonesia, Senin (30/3/2026).

Kondisi ini bukan hanya memperlambat distribusi hasil tani, tetapi juga berpotensi merugikan petani karena kualitas hasil panen bisa menurun akibat keterlambatan pengangkutan. Selain itu, risiko kecelakaan juga terus mengintai warga setiap harinya.

Warga menilai, pembangunan jembatan di wilayah tersebut sudah sangat mendesak dan seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.

Infrastruktur dasar seperti ini dinilai bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang layak dan aman.

“Sudah bertahun-tahun kami menunggu perhatian. Jangan sampai kami terus dibiarkan seperti ini, seolah tidak terlihat,” keluh warga lainnya.

Minimnya perhatian terhadap kondisi ini memunculkan kritik tajam terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Di tengah gencarnya pembangunan di sejumlah wilayah, warga Tadangpalie justru masih tertinggal dalam hal akses dasar yang sangat vital.

Pemerintah dinilai perlu turun langsung melihat kondisi riil di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan administratif.

Ketimpangan pembangunan yang terus terjadi berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya roda ekonomi warga yang terhambat, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Warga berharap, suara mereka tidak lagi diabaikan dan pembangunan jembatan bisa segera direalisasikan demi keselamatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

(Mimienk Lee)





Tinggalkan Balasan