ENEWSINDONESIA.COM, JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 4 Maret 2021, Institut KAPAL Perempuan meluncurkan kampanye bertajuk “Mengubah Tantangan Menjadi Kekuatan: Urgensi Isu Gender dalam Pandem COVID-19”.
Kampanye tersebut didukung oleh Uni Eropa melalui proyek Active Citizens Building
Solidarity and Resilience in Response to COVID-19 (ACTION). Kegiatan ini bertujuan untuk mengadvokasi dukungan pemerintah dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu gender selama pandemi COVID-19, khususnya isu terkait kerentanan perempuan dan strategi mitigasi yang berperspektif gender, bersifat inklusif dan transformatif.
Kegiatan ini dimulai dengan diskusi ahli, tanggal 3 Maret 2021, dilanjutkan dengan webinar hari ini, Jum’at (5/3/2021).
Webinar menghadirkan narasumber dari Institut KAPAL Perempuan; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan); Pemerintah Kabupaten/Kota Lombok Timur, Makassar, Jakarta Timur, Yogyakarta dan Bogor; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; Hamong Santono (Pakar Isu Perlindungan Sosial); Tariska Indri
(Aktivis Kelompok Minoritas Seksual); serta konsorsium proyek ACTION yakni Hivos,
Pamflet, Sapda, CISDI dan PUPUK.
Peserta diikuti Sekitar 200 orang untuk mewakili pemerintah pusat, kecamatan dan desa; Gugus Tugas Kabupaten dan Desa; organisasi masyarakat sipil yang memiliki konsentrasi pada isu-isu penanganan COVID-19 dan gender; organisasi masyarakat; akademisi/ universitas; tokoh masyarakat; media; organisasi akar rumput; masyarakat umum; dan kelompok strategis lainnya.
Sejak dua kasus pertama terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk melindungi keselamatan
dan kesehatan masyarakat serta memperlambat penyebaran virus. Namun, terlepas dari upaya tersebut, isu gender selama pandemi COVID-19 kurang mendapat perhatian.
Wanita berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan dan diskriminasi selama pandemi. Situasi pandemi juga membuat Lembaga Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan tidak dapat memberikan layanan secara cepat.
“Tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi telah memperburuk resiko kekerasan terhadap perempuan dan memerlukan upaya khusus, intensif, dan masif sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi isu gender dalam pandemi. Selama setahun terakhir, sejumlah langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai sektor namun isu gender masih jauh tertinggal. Isu gender pada masa pandemi tampaknya hanya ditangani oleh Kementerian/Lembaga terkait dan organisasi
masyarakat sipil yang fokus pada isu perempuan. Padahal, isu gender harus menjadi komitmen bersama lintas sektor dan diarusutamakan untuk memberikan perlindungan sosial, dan ini menjadi tanggung jawab semua Kementerian/Lembaga,” kata Misiyah, Direktur Institut KAPAL Perempuan.
“Kesetaraan gender adalah prinsip utama Uni Eropa,” kata Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket.
“Mempromosikan hak-hak perempuan dan memastikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan anak perempuan ada di dalam traktat-traktat Uni Eropa dan merupakan bagian integral dari semua kebijakan UE. Pemberdayaan
perempuan juga merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi dan sosial
yang berkelanjutan.”
“UE akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan serta penanganan kekerasan berbasis gender. Ini merupakan isu yang sangat penting saat ini, dimana pandemi telah menimbulkan dampak signifikan
terhadap perempuan dan anak perempuan,” tambahnya.
Kampanye ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran tentang strategi penanggulangan COVID-19 yang responsif gender dan inklusif sehingga dapat menginspirasi pemerintah, gerakan perempuan dan gerakan masyarakat sipil lainnya dalam penanganan COVID yang responsif gender dan inklusif sehingga dapat
menginspirasi pemerintah, gerakan perempuan dan gerakan masyarakat sipil lainnya dalam penanganan COVID-19 ke depan.
Melalui kampanye ini, Institut KAPAL Perempuan berharap pemerintah, masyarakat, pemangku kepentingan, dan media terus menekankan pentingnya menangani masalah gender selama pandemi.
Tentang bantuan Uni Eropa untuk mengatasi wabah virus corona di Indonesia
Untuk mendukung negara-negara mitra dalam perang melawan pandemi COVID-19
dan dampaknya, Uni Eropa telah meluncurkan pendekatan “Tim Eropa”.
Tujuan dari pendekatan “Tim Eropa” adalah untuk menggabungkan sumber daya dari Uni Eropa,
Negara-Negara Anggotanya dan lembaga keuangan Eropa. “Tim Eropa” telah
mengerahkan sekitar € 200 juta dalam bentuk hibah dan pinjaman untuk mendukung Indonesia. Hibah € 6 juta atau Rp 108,5 miliar didedikasikan untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam menanggulangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi dari krisis COVID-19 di Indonesia.
Uni Eropa (UE) adalah persatuan ekonomi dan politik dari 27 Negara Anggota. Bersama-sama, UE telah membangun zona stabilitas, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga keragaman budaya, toleransi, dan kebebasan individu.
Pada tahun 2012, Uni Eropa dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian
untuk memajukan tujuan perdamaian, rekonsiliasi, demokrasi, dan hak asasi manusia di Eropa.
UE adalah blok perdagangan terbesar di dunia, serta sumber dan tujuan investasi asing langsung terbesar di dunia. Secara kolektif, UE dan Negara anggotanya adalah donor terbesar Bantuan Pembangunan Resmi (ODA), yang menyediakan lebih dari setengah ODA secara global. Tentang proyek ACTION Proyek “Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19 (ACTION)” diimplementasi oleh Hivos dan lima mitra lokal, yaitu Institut KAPAL.
Perempuan, CISDI, PAMFLET Generasi, PUPUK dan SAPDA. Proyek yang didanai
oleh Uni Eropa ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam mencegah dan memitigasi resiko yang disebabkan oleh pandemi COVID- 19 dan memastikan bahwa kelompok rentan dan terpinggirkan di Indonesia memiliki
akses yang sama terhadap program pemulihan sosial dan ekonomi.
Proyek dua tahun ini dilaksanakan di 15 kecamatan dan 40 desa di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan dalam dua tahap. Fase
pertama akan berfokus pada respons awal terhadap pandemi, sedangkan fase kedua akan membantu mengurangi dampak sosial dan ekonomi. Wanita, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, pengusaha UKM, dan OMS sebagai penerima manfaat.
Sementara, Hivos adalah lembaga internasional yang berkantor pusat di Belanda yang mengupayakan solusi baru untuk menghadapi isu-isu global. Dengan proyek tepat guna, kami menentang diskriminasi, ketidaksetaraan, penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan sumberdaya yang tidak berkelanjutan.
Untuk itu kami bekerjasama dengan pelaku usaha, masyarakat dan lembaga masyarakat yang inovatif. Kami berbagi mimpi dengan mereka untuk meraih ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat yang inklusif.
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI): CISDI adalah organisasi masyarakat sipil yang mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pembangunan kesehatan dan pelibatan
kaum muda dalam pembangunan kesehatan. CISDI melakukan kajian isu berdasarkan pengalaman mengelola program penguatan pelayanan kesehatanprimer di daerah sub-urban dan DTPK, riset dan analisa kebijakan kesehatan,
kampanye perubahan sosial, serta keterlibatan dalam diplomasi kesehatan di tingkat nasional dan global.
Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KAPAL Perempuan):
Tujuan didirikan KAPAL adalah membangun gerakan perempuan dan gerakan sosial yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perdamaian di ranah publik dan privat. KAPAL memfokuskan diri untuk memperkuat kepemimpinan perempuan melalui pendidikan kritis feminis, pengorganisasian dan advokasi berbasis bukti terutama untuk perempuan di akar rumput.
Pamflet merupakan organisasi Hak Asasi Manusia yang didirikan dan dikelola oleh orang muda. Kami berfokus pada gerakan orang muda serta mendorong adanya inisiatif baru untuk perubahan sosial dan budaya, khususnya terkait dengan isu Hak Asasi Manusia, politik, demokrasi, keberagaman gender dan seksualitas.
Kami juga melakukan pengelolaan pengetahuan pergerakan orang muda melalui
pengembangan pusat informasi, dokumentasi, dan mengadakan peningkatan
kapasitas bagi orang muda.(Kambel)
