ENEWSINDONESIA.COM — Baru-baru ini beredar hembusan kabar bila Prabowo Subianto sebaiknya segera menarik diri keluar dari koalisi Indonesia Maju dan Partai Gerindra saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung. Hal tersebut perlu dilakukan setelah terjadinya penangkapan oleh KPK kepada Menteri KKP Edhy Prabowo.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh pakar politik dan hukum dari UNJ (Universitas Nasional Jakarta), yaitu Saiful Anam kepada RMOL pada hari Senin, 30 November 2020. Menurutnya, sebaiknya Prabowo lebih berhati-hati sejak kasus adik angkatnya tercium oleh KPK.
“Karena bukan tidak mungkin apabila ada aliran uang, maupun hal-hal yang mengarah kepada turut sertanya juga akan diusut oleh KPK,” tambahnya.
“Apalagi ini kan kita tahu dan diakui oleh Prabowo sendiri, bahwa Edhy ini merupakan orang dekat Prabowo,” kata Saiful Anam (30/11/20).
Sejak Edhy ditangkap KPK, kemungkinan besar Prabowo Subianto juga akan diincar oleh pihak komisi antirasuah.
“Koalisi yang lain tentu tersenyum, bahkan terbahak-bahak, melihat tontonan menarik ini semua,” lanjut Saiful.
Itulah sebabnya dirinya berharap supaya Prabowo Subianto menarik diri dari Koalisi dalam periode pemerintahan Jokowi yang kedua.
“Untuk itu Prabowo sangat tepat untuk saat ini, menurut saya, untuk menarik diri dari koalisi,” kata Saiful.
Sementara itu, menurut pengamat politik yang berasal dari lembaga survey Kedai Kopi, yaitu Hendri Satrio mengatakan bahwa permintaan maaf yang dilakukan oleh Partai Gerindra belum cukup mengobati luka masyarakat karena sudah terlanjur kecewa dengan Gerindra.
“Suka tidak suka, yang dilihat masyarakat terhadap Gerindra ya Prabowo,” katanya.
Dirinya menyebutkan bahwa pada dasarnya permintaan maaf yang disampaikan oleh Prabowo Subianto sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai kepala Kabinet Indonesia Maju. Permintaan maaf dari Menteri Pertahanan terebut murni merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin partai politik.
Hanya saja permintaan maaf yang dilakukan oleh Prabowo Subianto tersebut juga tidak salah bila disampaikan ke Jokowi demi menjaga citra pemerintah.
“Ada baiknya untuk Gerindra, juga untuk nama baik Pak Jokowi, minta maaf terbuka saja,” tambahnya.
