ENEWS MAJENE •• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) dituding melakukan praktik korupsi terkait pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau Tangki Septik Individu Pedesaan senilai Rp7 miliar.
Dalam pembangunan tersebut, PUPR membangun 404 unit WC di tujuh desa dan satu kelurahan di Kabupaten Majene pada 2024 lalu.
Dugaan korupsi tersebut ditulis oleh salah satu media online di Kabupaten Majene. Namun parahnya, ketika pihak PUPR ingin mengklarifikasi tudingan tersebut, pihak media online itu enggan memberikan hak jawab.
Dalam artikelnya, media tersebut menuliskan bahwa anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pembangunan tersebut menerima dana pengelolaan sebesar Rp5 juta per unit WC dari anggaran sebesar Rp15 juta.
Hal ini disebabkan oleh kewajiban bagi setiap KSM untuk menyetor dana sebesar Rp5 juta per unit WC kepada seseorang yang diduga merupakan suruhan pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Majene.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas PUPR Majene, Mufli Asad membantah adanya setoran fee dengan jumlah nominal RP 5.000.000 juta rupiah per KSM.
Di hadapan awak media Mufli mengatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti yang kuat apalagi yang menulis berita tidak pernah mengonfirmasi ke pihaknya.
“Tolong diperjelas kepada siapa KSM menyetor dengan jumlah dana yang dimaksud. Saya baru dengar, saya sebagai awam pengetahuan tentang kewartawanan, tetapi yang saya pahami di dalam kode etik kewartawanan diwajibkan bahwa penulisan berita harus berimbang tidak boleh menerima apalagi mengolah informasi hanya dari sepihak saja,” jelas Mufli saat gelaran konfrensi pers didampingi Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Majene Amiruddin, Selasa (14/1/2025).
Ia pun berharap jurnalis di Majene lebih cermat untuk tidak langsung percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
“Kita adalah mitra kerja, jangan kita saling menjatuhkan, mari kita menjaga silaturahmi yang baik, kalaupun memang benar itu adalah oknum, tetapi sekali lagi saya katakan saya tidak terima apa yang dituduhkan,” tegasnya.
“Tolong diperjelas, siapa orang yang dimaksud supaya kita cepat mengambil langkah,” sambungnya.
Dalam gelaran konfrensi pers tersebut, oknum jurnalis yang menulis artikel tudingan kepada pihak PUPR tidak hadir.
“Kami mau memberi hak jawab tapi tidak digubris oknum jurnalis ini. Dia juga tidak pernah konfirmasi klarifikasi atas tudingan itu ke kami,” tandas Mufli.
(Arfan Renaldi)
