Enewsindonesia.com, Denpasar : Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mendorong perekrutan juru bicara (jubir), di lingkungan pemerintah daerah.
Perilaku pejabat memberikan informasi ke media makin latah. Komentar mereka berseliweran dan kerap kehilangan substansi. Akibatnya, pengendalian informasi pemerintah tak terkontrol dan kerap kali memicu perselisihan. Dorongan ia kemukakan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia, di Hotel Fashion Legian, Denpasar, Bali, Sabtu 12 November.
“Seringkali pimpinan dan aparat di daerah langsung memberi informasi tanpa difilter. Makanya kerap kehilangan substansi. Seolah berlomba-lomba pidato. Itulah kenapa saya mendorong tetap ada jubir di setiap Pemda. Jubir pun tak sekadar pintar ngomong, tetapi bisa menganalisis keadaan,” kata Bahtiar via whatsapp kepada Enewsindonesia.com, malam.
Menurut Bahtiar, perekrutan jubir berpayung hukum.
Didukung Surat Edaran (SE) nomor 480/3502/SJ untuk provinsi dan SE bernomor 480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019, bagi Bupati atau Walikota.
“Jadikan Forum itu sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan organisaasi, tata kelola kelembagaan, SDM, tata laksana. Karena ini kita sudah di era lompatan informasi yang kalau salah-salah informasi atau dalam mengelolanya bisa jadi ancaman bangsa,” tandasnya.
