banner 728x250 . banner 728x250

Isu Penjualan Pulau Malamber, DPRD Sulbar Desak Pemprov Sulbar Segera Menyikapi

Enewsindonesia.com, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (ODP) Pemprov Sulbar, terkait isu penjualan pulau Malamber, Senin (22/06/2020)

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Usman Suhuriah, Abdul Rahim dan Abdul Halim, serta sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Hatta Kainang, Muslim Fattah, Abdin dan Sukardi M Noer.

banner 728x250

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Usman Suhuriah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat cepat menindaklanjuti kehebohan jual beli pulau Malamber di Mamuju, yang menyeret nama bupati Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud.

“Pemprov perlu mendalami isu penjualan pulau tersebut dan cepat mengambil langkah untuk menggali kebenaran penjualan salah satu pulau di Kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju. Kita tidak menginginkan isu ini benar terjadi apalagi bila sampai betul ada pengalihan status kepemilikan pulau,” kata Usman kepada wartawan.

Usaman menegaskan soal aturan yang menjelaskan tentang penjualan pulau, bahwa pulau tidak bisa dimiliki baik warga negara maupun warga asing. Dia berharap ada titik terang dari kasus ini.

“Kalaupun ada pengelolaan sumber daya di atas pulau itu, ada prosedurnya, semoga isu ini kebenarannya cepat terungkap, begitu juga langkah resmi harus cepat diambil,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Usman menyebut, penjualan suatu pulau adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Dan Keharusan bagi DPRD Sulbar sebagai wakil rakyat untuk menindaklanjuti isu itu.

“DPRD Sulbar harus bersikap, karena sudah menjadi tugas DPRD menyikapi isu yang berkembang di daerah dan sudah menjadi isu nasional,” ucapnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim juga meminta ketegasan Pemprov Sulbar menyikapi kabar jual beli Pulau Malamber.

“Saya kira harus ada langkah hukum yang diambil pemerintah, harus ada langkah tegas, jika Pemprov Sulbar diam, maka DPRD Sulbar akan dorong ini ke pansus, sebagai langkah untuk menjaga daerah kita,” tegas Rahim.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi meminta keseriusan Pemkab Mamuju memperhatikan Pulau Balabalakang dan sekitarnya. “Pemda Mamuju harus serius memperhatikan masalah ini, jika tidak, pulau akan lepas diambil orang,” ujarnya.

Editor : Haswal Hirata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *