Enewsindonesia.com, Sulbar – Dalam rangka pembahasan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD) tahun 2017 -2019, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengumpulkan sejumlah (OPD) di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (23/06/2020).
Pertemuan tersebut dipimpin Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Bappeda, Junda Maulana dan Kepala BPKPD Sulbar, Amujib.
Sejumlah OPD dijadwalkan dalam pembahasan, salah satunya Dinas Kesehatan Sulbar dan RSUD Regional.
Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Muhammad Alief Satria, menyampaikan, target utama dari seluruh kegiatan di 2017-2019 , dimana ada yang belum tercapai dari tahun ke tahun , yaitu pada angka harapan hidup seperti peningkatan angka kematian bayi dan ibu.
“Hal ini menjadikan kabar tak menggembirakan dan memicu kerja keras di Dinas Kesehatan Sulbar demi mencapai target,”ucap Alif
Masih kata Alif, itu disebabkan pada masalah kasus kematian bayi yang mempengaruhi di tahun 2017-2018 hingga 2019, yang mengalami kenaikan dari 308 menjadi 323 kasus selama satu tahun terakhir. Selain itu, juga terdapat kasus kasus kematian ibu yang disebabkan beberapa hal, seperti infeksi, gangguan metabolik, hipertensi , pendarahan , dan lainnya.
“Tingginya angka kematian ibu serta angka kematian bayi dari 308 meningkat 323 kasus di satu tahun terakhir, disebabkan banyak kasus yang sama yakni terjadinya pendarahan,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Sulbar.
Dalam pertemun tersebut, Alif juga memaparkan realisasi kegiatan yang langsung ke masyarakat . Pada tahun 2017, yaitu kegiatan pemicuan jamban sehat di 24 desa dengan anggaran Rp 379,975,000 juta, dan pendampingan Ibu hamil dan bayi resiko tinggi sebanyak 966 orang dengan anggaran Rp 488,070,000 juta.
Kemudian, pada 2018 , di 24 desa pemicuan jamban sehat anggarannya sebanyak Rp 205,000,000, juta, pendampingan ibu hamil dan bayi resiko tinggi sebanyak 1.695 orang dengan anggaran Rp 515,729,000, juta, kampanye cuci tangan pakai sabun satu sekolah dengan anggaran Rp 44,750,000, juta, dan kegiatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK dua desa dengan anggaran Rp144,916,599, juta.
Sedangkan, 2019 di 24 desa pemicu jamban sehat sebanyak Rp.169,920,000 juta, pendampingan ibu hamil dan bayi resiko tinggi Rp 401,350,000, juta, layanan kesehatan yang bergerak di 12 desa Marasa dengan anggaran Rp. 649,342,120, juta, pelayanan kesehatan bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK delapan desa anggarannya sebnayak Rp. 500,000,000. juta.
Sementara itu, Direktur RSUD Regional, dr. Indahwati Nursyamsi, mengungkapkan, ada beberapa hambatan dan kendala yang selama ini dirasakan di RSUD Regional , antara lain masih terdapat kekurangan dokter spesialis, khusus dokter mata, rehab medik, dan spesialis jiwa.
” Beberapa dokter spesialis dan tenaga kontrak yang ada saat ini masih berstatus tenaga kontrak. Yang lain adalah, masih terjadi kekurangan jumlah medik, tenaga administrasi khususnya keuangan serta pelatihan medis dan para medis di rumah sakit, persediaan logistik, penyedian obat-obatan, oksigen dan BHP belum melayani,” ujarnya. (Adv)
(KS/HH)
