ENEWSINDONESIA.COM, MOROTAI – Sekelompok pemuda yang menamai dirinya Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) menggelar aksi unjuk rasa di beberaoa titik di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Senin (6/6/2022).
Aksi tersebut menyoroti beberapa kasus korupsi di lingkup Pemerintaan Kabupaten Pulau morotai. Aksi dimulai sejak pukul 10.25 Wit pagi dengan rute aksi, Kantor Bupati, DPRD, dan berahir di Kejaksaan Negri ( Kejari) Kabupaten Pulau Morotai pada pukul 14.25 Wit.
Di sepanjang jalan, para pengunjuk rasa terlihat saling bergantian memimpin orasi. Salah satu orator, fiki menyatakan bahwa masyarakat Pulau Morotai harus tahu kalau di Morotai lagi sedang terjadi perampokan ( penyelewengan anggaran ) hingga menimbulkan utang daerah yang berkisar milyaran rupiah.
Koordinator Lapangan (Korlap), Vitra Piga menegaskan, “Kami menguji komitmen PJ Bupati Pulau Morotai untuk membersihkan birokrasi pemerintahan dari koruptor. Karena di morotai sejak 2019-2021 telah terjadi perampokan besar – besaran yang sistematik”.
Vitra menambahkan, dirinya heran dengan anggaran Rp 29 Miliar yang telah direalisasikan pada 2 November 2021 hanya berkisar Rp 17 miliar yang nampak jelas peruntukannya.
“Maka DPRD harus bersikap tegas melakukan panggilan kepada pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” tegasnya.
Lebih spesifik, Iswan Khaerie salah satu massa aksi menyatakan bahwa sudah semestinya anggaran insentif Covid-19 yang telah dilaporkan realisasinya pada 2 November 2021 itu tidaklah bermasalah.
Iswan Kharie menambahkan, DPRD harus segera membentuk Tim Pansus guna menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan – dugaan korupsi dan kinerja selama 5 Tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai periode 2017-2022.
Di kantor DPRD, massa aksi diterima oleh perwakilan dari Komisi III, Ruslan Ahmad.
“Untuk persoalan dana insentif Covid-19, sebenarya kami telah melayangkan surat panggilan di beberapa dinas terkait dan kepala – kepala puskesmas se Kabupaten Pulau Morotai, termasuk tim medis Covid 19,” beber Ruslan di hadapan para demonstran di Ruang Sidang DPRD.
Dalam diskusi dengan pihak DPRD tersebut, salah satu peserta aksi, Fadli Djaguna menegaskan untuk segera mengadakan rapat internal guna membentuk Tim Pansus.
Di titik terakhir aksi demonstrasi tersebut yakni di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Morotai, pihak pengunjuk rasa membacakan tuntutannya.
Adapun isi tuntutan para pengunjuk rasa yakni;
– DPRD Pulau Morotai harus segera membentuk Tim Pansus Investigasi untuk 5 tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022,
– Kejaksaan Morotai segera panggil Kadis dan Keuangan daerah atas dugaan penggelapan dana insentif
3,4 Miliar,
– Bupati segera copot Kadis Kesehatan Pulau Morotai,
– Kejaksaan segera periksa anggaran RTLH 9 Miliar T.A.2021,
– Kami Masyarakat Morotai butuh kehadiran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Jurnalis: Ranto Daeng badu
