ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE ■ Salah seorang aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene kembali mewanti-wanti 37 orang Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) yang baru-baru ini diangkat oleh Bupati Majene untuk tidak terlibat politik praktis dan mempergunakan anggaran dengan baik.
Menurutnya, anggaran desa tidak main-main jumlahnya, oleh karena itu, dirinya meminta semua pihak untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut.
“Para Pj Kades nantinya akan mencairkan dan mengelola anggaran desa dengan anggaran yang berjumlah fantastis, dan kewenangan seorang penjabat sama kedudukannya dengan kepala desa defenitif dan mereka yang diangkat adalah orang-orang yang dekat dengan bupati sehingga dugaan perbuatan korupsi sangat mungkin terjadi,” kata Zulkifli kepada Enewsindonesia.com, Senin (19/12/2023) malam.
Sehingga, kata Zulkifli, sangat dibutuhkan pengawasan. Ia berharap pihak kejaksaan tidak terlena dan menjadikan pengelolaan anggaran dana menjadi perhatian khusus.
“Kami pun dari HMI akan turut mengawal agar tidak ada penjabat kepala desa yang nakal mengelola anggaran desa saat dana tersebut telah dicairkan,” tegas Zulkifli.
Sebelumnya diwartakan, Bupati Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Ahmad Syukri Tammalele mengangkat 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah pemerintahannya untuk menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan masa bakti 3 bulan.
Jurnalis: Arfan Renaldi