ENEWS, MAJENE ••》Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai keluhan warga Desa Manyamba, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang mengaku mengalami kenaikan desil hingga desil 8.
Klarifikasi disampaikan Hj. Erwiyati, pendamping TKSK Kecamatan Tammerodo Sendana, kepada ENews Indonesia di Kantor Kecamatan Tammerodo Sendana, Senin (24/8/2026).
Erwiyati mengatakan, setiap warga yang mengadukan persoalan terkait perubahan desil akan diarahkan untuk melakukan pembaruan data melalui operator desa.
“Setiap warga yang mengadukan persoalan di lapangan, termasuk kenaikan desil, kami selaku pendamping selalu memberikan arahan untuk melakukan pembaruan data melalui operator desa,” ujar Erwiyati.
Menurutnya, perubahan desil tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan dalam proses pendataan. Terdapat sejumlah indikator yang dapat memengaruhi hasil pemutakhiran data sosial ekonomi warga.
Ia mencontohkan kepemilikan atau aktivitas perbankan sebagai salah satu data yang perlu diperiksa lebih lanjut.
“Berbicara persoalan kenaikan desil, ada beberapa kategori yang bisa memengaruhi. Misalnya apakah mereka tercatat sebagai nasabah di bank. Dana yang diperoleh itu digunakan untuk apa, termasuk apakah digunakan membeli kendaraan secara tunai. Itu perlu kita cek terlebih dahulu,” jelasnya.
Erwiyati menambahkan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap data warga yang sebelumnya mengeluhkan kenaikan desil tersebut.
Pengecekan dilakukan untuk memastikan status penerima manfaat serta data sosial ekonomi yang menjadi dasar penentuan desil.
“Kami akan melakukan pengecekan data narasumber untuk memastikan dia sebagai keluarga penerima manfaat apa, apakah penerima sembako atau PKH,” katanya.
Sementara itu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Manyamba, Samsuddin, juga memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya.
Samsuddin menegaskan, sorotan warga tersebut bukan ditujukan kepada dirinya sebagai pendamping PKH Desa Manyamba, melainkan berkaitan dengan persoalan data dan pendampingan di tingkat kecamatan.
“Yang ditujukan sorotan di berita itu bukan saya, tapi ke pendamping TKSK kecamatan, karena dia yang tahu soal itu,” ujar Samsuddin.
Ia meminta pemberitaan mengenai persoalan tersebut disajikan secara berimbang agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Menurut Samsuddin, keluhan warga yang diberitakan sebelumnya sebenarnya berkaitan dengan kenaikan desil, bukan tudingan mengenai penyaluran bantuan sembako maupun PKH.
Polemik tersebut, kata dia, perlu segera diluruskan agar tidak berkembang menjadi persepsi bahwa pendamping tidak memberikan pelayanan kepada warga.
Dalam pemberitaan sebelumnya, warga Desa Manyamba mengeluhkan perubahan desil yang disebut tiba-tiba meningkat hingga desil 8.
Keluhan tersebut tidak secara spesifik mempersoalkan bantuan sembako ataupun PKH, melainkan mempertanyakan perubahan status desil yang berdampak terhadap data penerima manfaat.
Erwiyati memastikan pihaknya akan menelusuri data warga tersebut sebelum menyimpulkan penyebab perubahan desil.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan desil perlu dilihat berdasarkan data dan indikator yang digunakan dalam pemutakhiran data, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.
“Data-data itu akan kami cek terlebih dahulu,” tutup Erwiyati.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, persoalan kenaikan desil warga Desa Manyamba kini masih menunggu hasil verifikasi data dari pihak terkait.
Jurnalis: M. Kamil
