ENEWS, WAJO ••》Polemik proyek Destinasi Wisata Bangsalae senilai Rp7,5 miliar tahun anggaran 2025 kian menguat. Aktivis pemerhati pembangunan daerah, Akbar, meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan adanya kegagalan proyek atau pelanggaran hukum sebelum ada hasil audit resmi.
Menurutnya, berbagai tudingan terkait kualitas pekerjaan, progres yang belum tuntas, hingga dugaan penyimpangan anggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan berbasis data.
“Penilaian tidak bisa hanya dari pengamatan sepintas. Harus diuji lewat dokumen kontrak, pemeriksaan teknis oleh ahli, dan audit lembaga berwenang,” kata Akbar, Minggu (3/5/2026).
Ia menegaskan, kerusakan fisik atau pekerjaan yang belum selesai belum otomatis menunjukkan adanya tindak pidana.
Faktor teknis, keterlambatan pelaksanaan, hingga kendala lapangan bisa menjadi penyebab dan memiliki mekanisme penyelesaian dalam kontrak, seperti denda atau perpanjangan waktu.
Akbar juga menilai kontraktor pelaksana, CV Multi Sarana Solution, berhak memberikan klarifikasi. Jika ditemukan kekurangan, perbaikan wajib dilakukan sesuai masa garansi.
Sementara sanksi administratif seperti pemutusan kontrak atau daftar hitam, menurutnya, harus melalui prosedur yang sah.
Di sisi lain, ia mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wajo untuk lebih terbuka terkait progres proyek, realisasi anggaran, dan rencana tindak lanjut guna meredam spekulasi publik.
DPRD dan aparat penegak hukum juga diminta mengedepankan pendekatan objektif berbasis fakta.
“Kalau terbukti ada pelanggaran, harus ditindak. Tapi jika hanya persoalan teknis atau administrasi, penyelesaiannya juga harus sesuai aturan,” ujarnya.
Sebelumnya, L-GERAK Wajo bersama Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) melaporkan temuan lapangan yang mengindikasikan kualitas pekerjaan belum memenuhi standar. Mereka juga menyoroti dugaan mark up anggaran dalam proyek tersebut.
Dari hasil pemantauan, sejumlah item pekerjaan dinilai belum optimal. Pembangunan musala disebut baru mencapai sekitar 20 persen, sementara beberapa struktur memperlihatkan tulangan besi yang masih terbuka.
Meski demikian, Akbar menekankan proyek Bangsalae tetap memiliki tujuan strategis untuk mendorong ekonomi lokal dan sektor pariwisata.
Ia berharap polemik yang terjadi menjadi bahan evaluasi tanpa menghentikan proses pembangunan.
“Kesimpulan akhir sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan resmi. Yang penting, proyek ini bisa diselesaikan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (Andi Ikbal)
