BONE, ENEWSINDONESIA.COM – Polemik dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus bergulir di Kabupaten Bone, Sulawesi-selatan.
Sebelumnya, ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menolak dana PEN dan mendatangi Kompleks Kantor Bupati Bone dan Kantor DPRD Bone, Jum’at (11/6/2021).
Polemik tersebut terus bergulir hingga Kamis kemarin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dua anggota DPRD Bone nyaris adu jotos saat pembahasan dana PEN tersebut.
Diketahui, anggota DPRD Bone tersebut yakni Muh. Salam dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dengan Saipullah Latif dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), (Video dan berita lengkap di Enewsindonesia.com).
Saipullah Latif Manyala yang coba dikonfirmasi mengatakan bahwa jika menolak dana PEN sama halnya dengan menolak pembangunan Infrastruktur.
“Terkait dengan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), jika saya menolak PEN sama saja menolak Pembangunan Infrastruktur khusunya Jalan dan Jembatan yg notabene telah dibahas dan disetujui bersama di APBD 2021,” terang Saipullah Latif dengan Slogan Berhasil ini.
“Kita punya kewajiban untuk memperjuangkan Aspirasi Rakyat diatas sumpah jabatan sebagai Representasi Rakyat yang telah memilih kita khususnya di Dapil masing-masing dan Rakyat Bone pada umumny. PEN ini sepatutnya disyukuri dan diapresiasi karena sama sekali tidak membebani rakyat dalam pengembaliannya. Pemerintah telah menjamin akan dibayar oleh uang Negara bukan dibayar oleh PAD yang dipungut dari uang Rakyat/Masyarakat Bone,” lanjutnya.
“Maka Kita perlu support kepada pemerintah untuk segera merealisasikan anggarannya agar Masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang ada dan saya mengajak seluruh stakeholder mari kita bersama mengawasi pembangunan tersebut agar terjamin kualitasnya,” harapnya.
Sementara, Muh. Salam dari Fraksi Nasdem kecewa karena Pemerintah Daerah (Pemda) Bone tidak pernah menyampaikan ke DPRD soal adanya bunga sekitar 6,19 persen dari dana PEN.
“Tentunya pemda ini mencoreng marwah dari DPRD,” kata Andi Muh Salam dalam rapat, Kamis (8/7/2021).
Saat dikonfirmasi, Muh. Salam menjelaskan bahwa dana PEN tersebut, kita harus melihat suku bunga yang tidak proporsional.
“Juga ikut mewakili aspirasi dari mahasiswa yang menolak Pinjaman Dana PEN. Bahwa pinjaman tetaplah pinjaman, disini kita harus melihat suku bunga yang tinggi. Dan secara obyektif kita melihat ini tidak proposional. Apalagi, ketika proses disetujuinya kemarin, saya bahkan tidak tahu ternyata ada bunga sebesar 6,19 persen. Padahal, diawal pembahasan katanya ini adalah pinjaman dengan bunga 0 persen, kalau ini saya setuju,” kata Muh. Salam yang biasa disapa Lilo ini.
Penulis: Abdul Muhaimin
