MAKASSAR, ENEWSINDONESIA.COM – Momentum hari lahir pancasila diwarnai berita gempar tentang arah masa depan lembaga pemberantasan korupsi yaitu KPK. GMNI cabang Makassar membubui ini dengan sebutan selmatkan KPK dengan persatuan, Selasa (01/06/21).
Muh. Lukman ijas, Wakabid politik dan advokasi GMNI Kota Makassar mengatakan bahwa momentum hari lahir pancasila tidak akan ada artinya ketika kita hanya sekedar berdiam diri menjadi penonton, apalagi kekuasaan saat ini berkehendak buruk pada KPK.
“Diketahui bahwa buntut kelemahan KPK bermula dari disahkannya RUU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tahun 2019 lalu menjadi undang-undang oleh DPR RI, padahal gelombang protes begitu kuat justru malah diabaikan oleh yang katanya repsentasi rakyat itu,” tegasnya.
“Mengingat sekarang dengan adanya 51 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akan dinonaktifkan dan 24 nya lagi masih dalam pembinaan justru menuai kontroversi dikalangan publik. Kita tahu dari 51 orang dimana diantaranya terseret nama penyidik senior novel baswedan, sedang menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap sehingga berimplikasi pada upaya menghalangi bahkan menutup pengusutan kasus tersebut,” lanjutnya.
Wakabid politik dan advokasi GMNI itu juga menambahkan, bahwa pertanyaan pada waktu tes wawasan kebangsaan justru malah mengarah ke privatisasi bukan menguji paham nasionalis nya seseorang, jelas ini adalah perlakuan yang sangat tidak pancasilais. Kami secara eksplisit akan menyikapinya lebih lanjut berkoordinasi dengan DPP maupun DPD GMNI Sulsel.
“Maka tentu bahwa GMNI mengajak masyarakat kota makassar menggalang kekuatan moral untuk bersatu merayakan momentum hari lahir pancasila dengan menolak pemecatan 51 anggota KPK,” tutupnya.
Andi Akbar
