ENEWSINDONESIA.COM, MAKASSAR – Silaturahmi dan dialog Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuahkan hasil yang baik. Setelah berdiskusi sekitar dua jam mendengarkan bebagai masukan, kritik, dan saran, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyampaikan permohonan maaf.
“Tentunya kami sangat gembira sekaligus mengapresiasi sikap terbuka, gentel, dan rendah hati dari Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar,” kata Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Waketum PP Persis), KH Jeje Zaenudin dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).
“Ia tanpa ragu menyatakan minta maaf kepada pesantren dan semua pihak yang merasa tersinggung dan tersakiti dengan release daftar pesantren yang terafiliasi terorisme,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Boy menyampaikan bahwa BNPT tidak akan sungkan-sungkan mengubah peristilahan dan diksi yang dianggap kurang tepat dan dapat menimbulkan kesan stigma negatif kepada Islam dan umat Islam. Termasuk ketika membuat kriteria dan indikator kelompok teroris.
“Saya kira ini suatu kemajuan luar biasa yang dilakukan oleh BNPT, menerima semua masukan, kritikan, saran, dan keluh kesah umat yang disampaikan para pimpinan MUI berkenaan dengan kriteria-kriteria kelompok teroris yang terkesan menyudutkan kelompok muslim”. ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan ini seluruh Deputi BNPT, Ketua Bidang Hukum dan Perundangan MUI Prof. Dr. Noor Achmad. MA; KH. Dr. Asrarun Ni’am, KH. Dr. Chalil Nafis, KH. Dr. Jeje Zaenudin, Prof Dr. Utang Ranuwijaya, dan lain lain. Pertemuan dilaksanakan di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Timur, siang ini.
Namun pihak petinggi Pondok Pesantren Darul Huffadh merasa sangsi dengan hal tersebut.
Ustazah Sa’diyah Direktris Darul Huffadh Putri mengungkapkan bahwa hal tersebut belum penyelesaian, hanya perbaikan bahasa yang digunakan BNPT agar tidak memojokkan pesantren. Tapi tetap pemantauan akan terus ada sesuai nama yang dianggap ada hubungan dengan orang-orang yang terlibat dengan terorisme.
“Semua berbicara bahasa dan diksi kenyamanan saja, bukan bahas data pesantren atau penghapusan. Kata-kata Ketua BNPT harus dicermati,” terangnya.
Ustazah Sa’diyah menambahkan bahwa kata-kata ketua BNPT hanya ditekankan pada diksi-diksi yang menyingung ummat Islam.
“Berarti bahasanya yang mau diperhalus saja, bukan datanya yang mau dihapus,” sambungnya.
“Siapapun Pak, yang mengatasnamakan pesantren, menjadikan kendaraan untuk dekat dengan masyarakat dan mengambil simpati tapi keluar dari asas pondok kami, maka jangan pernah kaitkan dia dengan pondok ini! Silahkan proses secara hukum untuk pribadinya, dia dan apa yang dia lakukan, tapi jangan menyangkut pautkan dengan pondok kami,” jelasnya.
Ustazah Sa’diyah kembali melanjutkan bahwa tidak jauh beda dengan pernyataan Bapak Boy Rafly, “Jadi ada individu-individu yang terhubung dengan pihak yang terkena proses hukum terkait dengan terorisme.” Dan kata-kata Bapak Boy Rafly, menjadi catatan penting bagi Pondok Pesantren bahwa pengelola pondok harus selektif dalam melihat adanya “OKNUM” yang bisa saja mencemarkan nama baik pondok dengan aktifitas yang jauh dari asas pondok sendiri.
Senada dengan hal itu, pimpinan pondok pesantren Darul Huffad Al Ustaz Saad Said ketika dikonfirmasi meminta nama DH 77 dihapuskan.
“Kami meminta peniadaan/penghapusan/pembersihan nama pesantren kami. Kalau mau dicek/pembuktian langsung ke pesantren kami, silahkan! (terkait tuduhan berafiliasi teroris),” tegas Al Ustaz Saad Said melalui sambung telpon seluler, Kamis (3/2/2021).
Al Ustaz Saad said memberikan perumpamaan sebuah mata air. Sumbernya tetap bersih namun kemana airnya mengalir itu tidak bisa menyalahkan sumbernya.
“Ada yang menjadi air galon, ada yang dipakai mencuci dan ada juga yang masuk ke comberan. Yah, jangan salahkan sumbernya!” Pungkasnya.
Diketahui Pondok Pesantren Darul Huffad yang terletak di Dusun 77, Desa Tarasu Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi selatan masuk dalam daftar rilis BNPT terkait afiliasi dengan kelompok teror.(*)
