ENEWSINDONESIA.COM — Gubernur Sulawesi Barat, Andi Ali Baal Masdar didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulbar, Muh Jaun melakukan pertemuan dengan Menteri Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abd. Halim Iskandar di ruang kerjanya, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2020).
Dalam kujungan kerjanya ke Kemendes PDTT, Gubernur Sulbar bersama beberapa Kepala SKPD. Kepala Dinas Transmigrasi, Ibrahim, Kepala Bappeda, Khaeruddin Anas dan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Rahmat.
Dalam pertemuan tersebut, Abd. Halim Iskandar didampingi Plt Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Direktur Jenderal PKTrans M. Nurdin berharap, pertemuan singkat itu melahirkan banyak kesepakatan untuk pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat.
“Saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini banyak yang bisa kita lakukan secara bersam-sama,” ujar Abd. Halim Iskandar.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sulbar Andi Ali Baal Masdar mempersentasikan terkait kondisi pembagunan yang ada di Sulbar sebelum menentukan langkah-langkah kerjasama pada tahun 2021.
“Masalah yang saat ini yang dihadapi oleh transmigrasi di Sulbar adalah akses transportasi yang menghambat distribusi hasil panen warga transmigran. kami berencana membangun hubungan kerjasama dengan Kemendes PDTT untuk memberikan perhatian kepada warga transmigrasi yang ada di Sulbar,” ujar Ali Baal Masdar.
Lebih Lanjut mantan Bupati Polman dua periode itu berharap agar bisa melakukan pembangunan jalan dan menghubungkan antara kawasan transmigrasi dengan wilayah-wilayah lainnya di Sulbar. Setidaknya ada beberapa ruas jalan poros yang direncanakan Pemprov Sulawesi Barat,
“Jalan penghubung Pirian Tapiko Kabupaten Polman ke Ulumnanda Majene sepanjang 13,5 KM, Taramanuk Tua ke Dusun Ratte Kecamatan Tutar Polman sepanjang 10 KM, Pembangunan jalan poros penghubung kawasan transmigrasi Sarudu Baras sepanjang 8 KM,” jelasnya.
Selain membahas rencana pembangunan jalan, Ali Baal juga mengungkapkan terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang akan pulang pada tahun 2021 dan akan ditempatkan diwilayah transmigrasi, tentunya kami ingin meminta kepada pak menteri kuota penempatan transmigrasi karena total keseluruhan TKI di Sulawesi Barat sekitar 17 ribu orang.
“Sebelumnya Pak Menteri memberikan porsi penempatan transmigrasi masing-masing 50 persen, kami sekarang meminta tambahan 30 persen menjadi 70 persen,” pungkasnya.
