PEMILU  

Kabarnya Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Calon KPPS di Bone Ternyata Bayar Rp 50 Ribu?

Ilustrasi. (Ist)

ENEWSINDONESIA.COM, BONE ■ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai melaksanakan tahap penerimaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Diketahui, KPU Bone akan menerima pendaftaran KPPS sejumlah 15.890 orang untuk 2270 TPS.

banner 728x250      
 

Saat ini, penerimaan KPPS tersebut berada pada tahap pemeriksaan kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.

Untuk memastikan kesehatan para KPPS saat bertugas nantinya, Dinkes Bone menggratiskan pemeriksaan kesehatan tersebut, seperti halnya di daerah lain di Indonesia.

Namun kabar digratiskannya pemeriksaan kesehatan tersebut ditampik oleh beberapa calon anggota KPPS.

Salah seorang calon anggota KPPS di Kecamatan Lappariaja (Lapri), Dedi mengaku dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp 50 ribu per kepala.

“Iyye betul, cek gula darah sama cek kolesterol Rp 40 ribu + Rp 10 ribu di bagian cek tekanan darah. Jadi totalnya Rp 50 ribu,” ungkap Dedi kepada Enewsindonesia.com, Sabtu (16/12/2023).

Dedi membandingkan dengan beberapa calon KPPS dari desa lain yang tidak dipungut biaya.

“Dari desa lain ada yang tidak membayar karena melawan. Jadi ceritanya, yang melawan tidak membayar, yang nurut yah, membayar,” katanya kesal.

Menanggapi hal itu, Koordinator Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bone, Zainal menjelaskan, pihaknya telah mengatensi semua PPS yang merekrut KPPS untuk memastikan kelengkapan keterangan berbadan sehat plus hasil chek up gula darah dan kolesterol.

“Jelas edaran PJ Gubernur Sulsel untuk memfasilitasi surat berbadan sehat ini bagi pendaftar dan ditindak lanjuti dengan edaran PJ Bupati untuk surat keterangan berbadan sehat digratiskan. Ini disampaikan juga sekretaris Dinkes Bone ketika membawa materi di persiapan perekrutan KPPS bahwa sudah kebijakan pemerintah memberi surat keterangan berbadan sehat bagi calon KPPS,” terang Zainal, Sabtu (16/12/2023).

Dalam perjalanannya, kata Zainal, memang kebutuhan chek up gula darah dan kolesterol tidak semua PKM di kecamatan siap bahannya.

“Jadi kayaknya chek up yang dibayar calon peserta,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinkes Bone, dr Yusuf Tolo saat dikonfirmasi terpisah oleh Enewsindonesia.com. Ia menyampaikan bahwa kebijakan awal dari Dinkes Bone, Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) untuk calon KPPS digratiskan, tapi itu dengan asumsi tidak ada pemeriksaan – pemeriksaan tambahan lain.

“Kami berkoordinasi pihak KPU, keputusannya yang penting berbadan sehat atau tidak, jadi asumsinya digratiskan,” terang Yusuf kepada Enewsindonesia.com, Sabtu (16/12/2023).

Lebih lanjut Yusuf menyampaikan, seiring berjalannya waktu, pihaknya pun kembali dihubungi pihak KPU bahwa ternyata pemeriksaan gula darah dan kolestrol itu wajib disertakan dalam SKBS tersebut.

“Nah, untuk pemeriksaan ini, PKM kami tidak semua tersedia bahan medis habis pakainya (BMHP). Yah, kalau mau mendukung ini tentunya mereka (calon KPPS) harus mengadakan sendiri. Masalah gratisnya, itu lembaran SKBS tetap digratiskan, karena dalam Perda sebenarnya itu SKBS dibayar Rp15 ribu di luar pemeriksaan,” kata Yusuf menjelaskan.

Lebih jauh dijelaskannya, kalau ada pemeriksaan, pihaknya menyepakati retribusi yakni, untuk gula darah Rp 25 ribu dan untuk kolestrol Rp 40 ribu, jadi totalnya Rp 65 ribu.

“Hasil kesepakatan kami, karena ini dalam rangka menyukseskan Pemilu, maka peserta KPPS cukup mengganti bahan medis yang dipakai, jadi disepakati cukup Rp 50 ribu dan hasil kesepakatan itu kami sampaikan ke KPU agar bisa diteruskan sampai ke bawah agar tidak rancu,” terang Yusuf.

Diuraikannya, pada intinya Pemda tetap menggratiskan SKBS yang seharusnya dalam Perda dibayar Rp 15 ribu dan ternyata hasil pemeriksaan gula darah dan kolestrol wajib dilampirkan, maka peserta KPPS cukup membayar Rp 50 ribu untuk pengganti bahan medis habis pakai tersebut.

“Mudah-mudahan itu tidak memberatkan. Memang semangatnya semua mau digratiskan, tapi Pemda juga keterbatasan anggaran terkait pengadaan bahan pemeriksaan ini,” tutup Yusuf.

Jurnalis: Abdul Muhaimin

banner 728x250   banner 728x250   banner 728x250  

Tinggalkan Balasan