banner 728x250   banner 728x250  

Desa Adalah Ujung Tombak Pembangunan, Gubernur Sulsel Berikan Dukungan Penuh

ENEWSINDONESIA.COM, GOWA – Pembentukan percontohan Desa Antikorupsi tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dibuka melalui kick off di Lapangan Sepak Bola Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Selasa (07/06/22).

Kegiatan ini mengusung tema “Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi” yang dihadiri oleh Ketua KPK, Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan secara virtual, Perwakilan Mendagri, Perwakilan BNN, Gubernur Sulsel, Gubernur, Jatim, Gubernur Janteng, Gubernur NTB, Gubernur Kalbar, Gubernur Lampung, Gubernur Jabar, Gubernur NTT, Gubernur Bali, Gubernur Sumatra Barat, 24 Bupati dan Walikota di Sulsel, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta seluruh Camat dan Kepala Desa Kabupaten Gowa.

banner 728x250   banner 728x250

Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengungkapkan bahwa ada 3 strategi upaya pemberantasan korupsi. Yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.

“Sebagaimana trisula pemberantasan korupsi, yaitu bagaimana mengedukasi (pendidikan), mencegah dan penegakan, maka dengan pendampingan KPK, Pemprov Sulsel terus berupaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa KPK mendampingi Pemprov Sulsel baik dalam perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak, dan manajemen aset daerah.

“Dengan pendampingan KPK, Kajati, Polda Sulsel, Pemprov Sulsel terus melakukan penertiban aset, seperti Kita gencar melakukan penyelamatan aset, diantaranya lahan Masjid Al Markaz yang nilainya sekitar Rp 7 Triliun, Gedung juang 45, dan aset lainnya,” tuturnya.

Amran Sulaiman merasa bersyukur dan bahagia, terpilihnya Desa Pakatto menjadi salah satu pembentukan percontohan Desa Antikorupsi, apalagi kita ketahui bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan dan miniatur Indonesia.

“Makanya, diharapkan ini bisa menjadi percontohan bagi Desa lainnya dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi dan mengharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini juga akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan sistem dan tatanan pemerintahan yang transparan, lebih bersih dan bebas korupsi,” harapnya.

Firli Bahuri, Ketua KPK, mengungkapkan bahwa sejak 2015 hingga sekarang dana dari pemerintah pusat baik melalui Kementerian Desa hingga Kementrian Keuangan dengan nilai Rp 468,5 triliun yang digelontorkan untuk desa dan dana itu kita pastikan untuk membangun desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“KPK sangat prihatin berbagai kejadian yang menimpa para Kepala Desa dan aparat desa, dan kami tidak bahagia kalau ada Kepala Desa, penyelenggaraan negara yang terjebak kasus korupsi,” ungkapnya.

Firli menyebutkan bahwa KPK hingga saat ini telah menangani sekitar 601 perkara korupsi yang melibatkan perangkat desa dengan 686 orang, menjadikan KPK ambil peran untuk membebaskan para kepala desa untuk tidak terlibat pada praktek korupsi.

“Melihat fakta-fakta kasus korupsi yang sering muncul setidaknya setiap tahapan bisa saja terjadi korupsi, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, aplikasi dan implementasi anggaran saat pelaksanaan, pengesahan dan pengawasan bisa terjadinya korupsi, inilah yang harus kita hentikan,” tegasnya.

Ia menerangkan bahwa melalui desa antikorupsi ini akan membangun kesadaran seluruh aparat desa bahwa anggaran dana desa yang digelontorkan harus disalurkan seusai peruntukannya.

“Pemerintah Desa harus paham bagaimana menyusun rencana kerja dari pada desa, harus paham untuk pertanggungjawaban, penggunaan anggaran, pertanggungjawaban secara benar, sehingga jauh dari perbuatan korupsi,” terangnya.

Adnan Purichta Ichsan, Bupati Kabupaten Gowa, merasa bersyukur dan optimis dengan terpilihnya Desa Pakatto sebagai satu-satunya desa yang mewakili Sulawesi Selatan sebagai percontohan desa anti korupsi, meskipun modal, sarana dan prasarana belum maksimal, tetapi semangat kita ada maka itu adalah salah satu kunci kesuksesan.

“Meskipun dari semua indikator yang diberikan kepada Desa Pakatto masih banyak kekurangan sebab banyaknya keterbatasan, seperti keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia yang masih butuh pendampingan, tetapi yakin dengan dukungan seluruh pihak maka apa yang menjadi target mampu tercapai,” tegasnya.

Sehingga, Adnan berkomitmen untuk membantu, apalagi sejak awal saat dipilih desa ini masuk bersaing sebagai desa percontohan sudah sampaikan komitmen untuk siap membantu.

“Hal yang akan kami lakukan dalam hal mendukung Desa Pakatto sebagai desa anti korupsi oleh KPK adalah dengan menurunkan sumber daya manusia yang paham dan bagus dari Dinas Pemberdayaan Desa untuk membantu, termasuk memberikan bantuan anggaran jika dibutuhkan melalui APBD, karena itulah bagian kolaborasi untuk bisa mewujudkan Desa Pakatto terpilih sebagai desa anti korupsi,” lanjutnya.

Adnan berharap agar Desa Pakatto mampu menjadi virus positif kepada desa yang lain, sehingga setelah adanya desa anti korupsi, maka desa yang lain tidak perlu jauh untuk belajar.

“Cukup datang ke Desa Pakatto lalu desa-desa kemudian mengikutinya saja, tiru saja dan tidak usah membandingkan karena karakteristik desa yang ada disini hampir sama,” pungkasnya.

banner 728x250    banner 728x250
Penulis: Andi AkbarEditor: Andi Akbar

Tinggalkan Balasan

error: waiittt