ENEWSINDONESIA.COM, Makassar – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan 11 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 kepada sembilan (9) Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama Ketua DPRD masing-masing di Aula Kantor BPK, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (28/12/2021).
Dalam acara penyerahan tersebut, turut hadir PLT Gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Andi. Ina Kartika Sari, Serta Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se Provinsi Sulawesi Selatan.
Laporan yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada semester II tahun 2021 yang terdiri atas:
1. Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tahun anggaran 2020 dan semester I 2021 pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan instansi terkait lainnya.
2. Pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan vaksinasi covid-19 pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021.
3. Pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan vaksinasi covid 19 pada pemerintah Kabupaten Maros tahun anggaran 2021
4. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah 2019 sampai dengan semester I 2021 pada pemerintah Kabupaten Maros dan instansi terkait lainnya.
5. Pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal pada pertemuan Kabupaten Bone dan instansi terkait lainnya tahun anggaran 2020 dan 2021 sampai dengan triwulan III.
6. Pemeriksaan kinerja operasional tahun 2019 sampai dengan semester I tahun 2021 pada perusahaan Daerah Air minum PDAM kota Parepare.
7. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi covid 19 bidang kesehatan tahun 2020 dan 2021 sampai dengan 30 September 2021 pada pemerintah Kabupaten Sinjai dan instansi terkait lainnya.
8. Pemeriksaan kepatuhan atas belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 1 sampai dengan triwulan 3 pada Kabupaten pada pemerintahan Kabupaten.
9. Pemeriksaan kepatuhan atas belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 1 sampai dengan triwulan 3 pada pemerintah Kabupaten Barru
10. Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Dana Desa 2020 sampai dengan semester I 2021 pada pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dan instansi terkait lainnya.
11. Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT ddtk 2020 sampai dengan semester 1 2021 pada pemerintah Kabupaten Soppeng dan instansi terkait lainnya.
12. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh Kepala perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan kepada para ketua DPRD dan kepala daerah atau yang mewakili tersebut dilakukan secara serentak bertempat di kantor perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Penyerahan LHP diserahkan langsung ooleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Paula Henry Simatupang, S.E.,M.Si., Ak.,CA,CFrA,CSFA,CPA(Aust),ACPA.
Kepala BPK Sulsel, Paula Henry Simatupang mengungkapkan, sebanyak sebelas LHP yang diserahkan hari ini kepada sembilan Kepala Daerah Kab/Kota bersama Ketua DPRD masing-masing.
“Sebenarnya ada 17 LHP yang akan kita serahkan. melihat masih dalam masa pandemi, maka acara penyerahan kita bagi dua,” ungkap Paula Hendry.
Paula Hendry menegaskan bahwa LHP yang telah diserahkan tersebut, Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan kepada BPK sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-undang nomor 14 tahun 2004 selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP serahkan.
“Adapun DPRD diharapkan untuk mendorong dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangan,” tambah Paula Henry Simatupang.
Salah satu Kabupaten yang menerima LHP tersebut adalah Kabupaten Bone dan yang menghadiri penyerahan tersebut adalah Wakil Bupati Bone, Drs. H. Ambo Dalle, MM bersama Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, SE .
“Khusus Kabupaten Bone, pemeriksaan kinerja atas upaya Pemda mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal pada Pemda Bone dan instansi terkait lainnya tahun anggaran 2020 dan 2021,” pungkas Paula Hendry Simatupang.
Abdul Muhaimin
