Berantas Mafia Sawit, DPRD Sulbar Membentuk Pansus !

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sawit oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat

Enewsindonesia.com, Mamuju – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sawit oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Kamis (11/6/2020).

Rapat Pembentukan Pansus Sawit yang digelar di Gedung DPRD Sulbar, Mamuju dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuria, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

banner 728x250      
 

Rapat Pansus Sawit ini juga turut dihadiri oleh Perwakilan Pemprov Sulbar yakni Dinas Pertanian serta Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Sulbar.

Di awal rapat, Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar menjelaskan bahwa ia bersama sejumlah rekan dewan lainnya telah melakukan pengawalan terhadap berbagai masalah penentuan harga penjualan sawit.

Menurutnya selama ini masalah utama terletak tidak adanya transparansi dari pihak perusahaan yang menjual Crude Palm Oil (CPO) atau minyak mentah saat melakukan penjualan.”Tidak ada transparansi patokan harga, begitu juga dengan pajaknya, ini yang kami pertanyakan kepada perusahaan penjualan CPO,” ungkap Sukri Umar dalam rapat.

Tak sampai disitu, Sukri juga heran mengapa harga sawit di Sulbar begitu rendah dibanding Provinsi lainnya. Sementara secara kualitas tidak jauh berbeda dibanding Provinsi lain.

“Kita kan tidak kalah jauh-jauh amat kualitasnya dengan Kalimantan semisal, tapi kenapa harga jual sawit kita sangat rendah ini jelas merugikan petani Sulbar,” bebernya.

Sukri juga menambahkan sebaiknya langkah awal Pansus yakni meminta data dari perusahaan penjualan CPO terkait pajak dan juga daftar riwayat harga jual selama ini.

“Dari situ kita akan bisa menilai dan melakukan penelusuran lebih lanjut dan mendalam, yang pasti Pansus ini dibuat untuk memberantas Mafia Sawit yang selalu rugikan petani kita,” tegasnya.

“Apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman Legislatif sudah tepat dan langkah untuk membuat Pansus sangatlah baik. Kami selaku eksekutif juga akan segera melakukan evaluasi dan koordinasi ke Dirjen Pajak,” kata Waris. (Adv)

(AQ/HH)

banner 728x250  

Tinggalkan Balasan