ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE — Bupati Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Ahmad Syukri Tammalele mengangkat 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah pemerintahannya untuk menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan masa bakti 3 bulan.
Jabatan Pj Kades tersebut dapat diperpanjang kembali hingga masa pengangkatan kepala desa defenitif setelah kepala desa yang sebelumnya yang bersifat defenitif telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 28 November 2023 lalu.
Menanggapi hal itu, salah seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majene, Zulkifli meminta kepada para Pj Kades untuk tidak menjalin konspirasi politik dengan Bupati Majene.
“Dengan diangkatnya para ASN wilayah Pemkab Majene menjadi Pj Kades, saya khawatir ada persengkongkolan politik antara mereka (ASN) dengan pak bupati atau bahasa kerennya konspirasi,” tutur Zulkifli kepada Enewsindonesia.com, Jumat (1/12/2023).
Menurut Zulkifli, dugaan konspirasi politik itu bukan tanpa dasar, mengingat banyaknya orang terdekat Bupati Majene menjadi caleg.
“Terlebih, anak kandungnya (Bupati Majene) sendiri maju sebagai caleg DPRD Provinsi Sulbar. Tidak menutup kemungkinan mereka diintervensi untuk mencarikan suara di desa yang mereka pimpin. Ini kan bahaya,” imbuhnya.
Diketahui bersama, kata Zulkifli, ASN dilarang berkampanye atau ikut campur dengan urusan politik walaupun punya hak pilih.
“Saya berharap para ASN yang diangkat Bupati Majene sebagai Pj Kades untuk bersikap netral dan tidak mempengaruhi masyarakatnya dalam memilih salah satu caleg termasuk orang terdekat bupati,” ujarnya.
“Jangan jadikan pengangkatan kalian sebagai ajang balas budi terhadap Bupati Majene. Jika sampai terbukti, kami tidak segan untuk turun aksi dan lapor ke Bawaslu,” tegasnya.
Terkait pernyataan Zulkifli tersebut, Enewsindonesia.com mencoba mengkonfirmasi Bupati Majene. Namjn sayangnya belum memdapatkan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. (Arfan Renaldi)