Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menjadi topik hangat yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang.
Namun, pertanyaannya tetap, apakah ini langkah yang tepat, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih rapuh?
Bagi pemerintah, kenaikan PPN dianggap sebagai solusi untuk memperluas basis penerimaan negara. Peningkatan ini diharapkan mampu menopang kebutuhan anggaran untuk berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Dengan lebih banyak dana yang terkumpul, pemerintah optimis dapat memberikan layanan publik yang lebih baik.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
PPN adalah pajak yang bersifat regresif, artinya beban yang ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan rendah cenderung lebih berat dibandingkan mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi.
Setiap kenaikan harga akibat PPN langsung terasa dalam kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan hingga layanan dasar lainnya.
Para ekonom juga mengingatkan bahwa daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi bisa tergerus lebih dalam.
Hal ini berpotensi memperlambat konsumsi domestik, yang selama ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Jika daya beli melemah, efek domino pada sektor usaha kecil dan menengah pun tak dapat dihindari.
Solusi yang lebih berimbang mungkin diperlukan, seperti peninjauan ulang objek PPN, penguatan pengawasan anggaran, atau peningkatan penerimaan pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi dan perusahaan besar.
Dengan demikian, beban kenaikan pajak tidak seluruhnya ditanggung oleh masyarakat luas.
Kenaikan PPN memang menawarkan potensi penerimaan yang besar, tetapi pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak justru memperburuk ketimpangan dan mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola hasil pajak tersebut dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penulis: Arsyad
