ENEWSINDONESIA.COM ••》Indonesia kembali dihadapkan pada ironi kebijakan publik. Di tengah masih banyaknya anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi, pemerintah justru dinilai lebih memprioritaskan pengadaan kendaraan operasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG sejatinya dirancang sebagai solusi untuk menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Namun dalam implementasinya, muncul persoalan mendasar: ketimpangan alokasi anggaran.
Di sejumlah daerah, porsi dana justru lebih besar terserap untuk kebutuhan logistik seperti pengadaan kendaraan, bahan bakar, dan perawatan, ketimbang untuk kualitas pangan itu sendiri.
Akibatnya bisa dilihat langsung di lapangan. Menu makanan yang diterima anak-anak kerap jauh dari standar gizi ideal.
Mi instan, susu kental manis, dan biskuit kemasan menjadi pilihan utama karena praktis dan murah. Padahal, jenis makanan tersebut minim kandungan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak.
Inilah yang patut disebut sebagai prioritas yang melenceng. Kita tampak lebih sibuk memastikan makanan sampai menggunakan kendaraan operasional yang memadai, daripada memastikan makanan itu benar-benar bergizi.
Fenomena ini semakin kontras ketika di saat yang sama, sejumlah pemerintah daerah justru mengusulkan pengadaan atau pembaruan mobil dinas dengan dalih penyesuaian standar operasional.
Ironisnya, usulan tersebut kerap mendapat persetujuan, sementara peningkatan anggaran untuk kebutuhan gizi anak justru terabaikan.
Di sinilah terlihat pergeseran orientasi kebijakan: dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menuju simbol-simbol kemewahan birokrasi.
Kendaraan dinas menjadi representasi status, sementara kualitas gizi masyarakat hanya menjadi angka dalam laporan tahunan.
Perlu ditegaskan, persoalan ini bukan tentang menolak keberadaan kendaraan operasional. Distribusi program tentu membutuhkan armada.
Namun yang menjadi masalah adalah ketika alat justru lebih diutamakan dibanding tujuan.
Seharusnya, anggaran pangan menjadi prioritas utama dalam program MBG. Kendaraan hanyalah instrumen pendukung, bukan fokus utama.
Selain itu, transparansi alokasi dana menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Publik berhak mengetahui secara jelas berapa persen anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk makanan, dan berapa yang digunakan untuk kebutuhan operasional.
Lebih jauh, perlu ada evaluasi menyeluruh, termasuk audit terhadap pengadaan kendaraan dalam program MBG.
Bahkan, bukan hal berlebihan jika pemerintah mempertimbangkan moratorium pembelian mobil dinas baru selama masih ada anak Indonesia yang kekurangan gizi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Program MBG berisiko gagal mencapai tujuannya, angka stunting sulit ditekan, dan masyarakat miskin tetap terjebak dalam lingkaran malnutrisi.
Lebih dari itu, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah juga akan semakin tergerus.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak diukur dari kelengkapan fasilitasnya, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Dan dalam konteks MBG, dampak itu seharusnya sederhana: anak-anak Indonesia mendapatkan makanan yang benar-benar bergizi, bukan sekadar makanan yang mudah didistribusikan.
