.
ENEWSINDONESIA.COM, POLMAN – Saat Warga tengah berjuang bertahan hidup akibat Pandemi COVID-19 dengan segala aturan Pemerintah yang justru makin mencekik masyarakat kecil, ada seorang kepala daerah justru membeli kendaraan dinas (Randis) baru dengan harga selangit.
Mobil jenis Marcedes Benz GLS-Class dengan harga Rp. 2,5 Milliar nampak terparkir di Rumah Jabatan Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar. Hal ini mendapat banyak sorotan dari masyarakat.
Bahkan usai Andi Ibrahim Masdar memberikan komentarnya di salah satu media lokal dengan menyebut bahwa kehadiran mobil dinasnya itu semata demi menunjang keamanan dan kenyamanannya selama bepergian jauh.
“Mobil itu demi kenyamanan dan keamanan juga, saya pake kalau ke Makassar dan Mamuju saja, tidak mungkin kan saya pakai Avanza kalau bepergian ke Makassar atau Mamuju,” bunyi pernyataan AIM dikutip dari Radar Sulbar, Kamis (19/8/2021).
Tanggapan itu dinilai masyarakat malah menambah kekecewaan, pasalnya saat ini kondisi sedang sulit akibat berbagai pembatasan dan kemorosotan ekonomi akibat COVID-19, Bupati malah sempat beli mobil mewah pake uang rakyat.
Sontak persoalan Randis mewah milik Bupati AIM ini ramai dan viral jadi pembicaraan di berbagai lini masa media sosial dan mendapat banyak sekali kecaman dari netizen.
“Memang Bupati Jago, Kedzaliman mana lagi yang kau dusta kan,” tulis salah satu akun di kolom komentar Facebook.
“Masyarakat lagi susah, eh ada yang punya mobil baru senilai Rp. 2,5 M, inilah bukti kedzaliman pemimpin,” timpal akun lainnya.
Dan masih banyak komentar lainnya yang mengecam kehadiran Randis mewah tersebut. Bahkan disebut-sebut Mobil Dinas Bupati Polman ini menjadi yang termahal diantara kepala daerah yang ada di Indonesia.
Seperti Abdul Rahim Sekretaris DPW Partai NasDem Sulbar menyampaikan cuitannya di kolom komentar status Facebook Herman Hervoel, Abdul Rahim menuliskan, melalui arahan Ketua DPW Partai NasDem H Anwar Adnan Saleh (AAS), Fraksi NasDem DPRD Polman menolak.
“Fraksi NasDem DPRD Polman, atas arahan Ketua DPW, setelah mengkaji berbagai aspek, terutama rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang berjuang bertahan hidup di tengah Pandemi Covid19, kita menyatakan harus ditinjau kembali, dan sampai akhirnya, Fraksi NasDem menyatakan menolak. Segera DPW sampaikan Surat Resmi penolakan,” jelas Rahim anggota DPRD empat periode yang juga Wakil Ketua DPRD Sulbar itu.|
,
