ENEWS MAKASSAR •• Pergerakan Mahasiswa IsIam Indonesia (PMII) Cabang Kota Makassar menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 Tahun dinilai wajar mendapatkan rapor merah.
Diketahui, Jokowi akan menyerahkan jabatannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Ketua Cabang PMII Kota Makassar, Ma’ruf Pangewa menyatakan bahwa Presiden Jokowi yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin yang merakyat dengan gayanya yang terkesan sederhana ternyata mengecewakan.
“Harapan rakyak ke Jokowi telah pupus karena tak sesuai harapan,” ujarnya kepada Enews Indonesia, Rabu (2/10/2024).
“Tak bisa dipungkiri bahwa Sejak awal Kepemimpinan Jokowi hingga saat ini, Presiden Jokowi telah berprestasi dalam hal pembangunan infrastruktur. Sejak 2014-2023, terdapat pembangunan jalan tol yang panjangnya hingga 1.713,83 km. Namun, pembangunan jalan tol bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan masa pemerintahan. Karena di berbagai sektor, Jokowi dianggap gagal dalam melahirkan kebijakan dan menjalankan kepemimpinannya,” jelasnya.
Ma’ruf mengujarkan, nawacita yang digagas oleh Jokowi dalam sembilan janjinya itu, hanya menjadi utopia (masyarakat khayalan) semata dalam memimpin Indonesia selama dua periode.
Berbagai lembaga dan media nasional yang terpercaya telah mempublikasikan berbagai data yang dianggap gagal dalam Pemerintahan Jokowi.
“Menyelesaikan persoalan angka kemiskinan di Indonesia seharusnya menjadi titik fokus pemerintahan Jokowi. Namun, sesuai data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi angka kemiskinan di Indonesia dalam setiap tahunnya selama kepemimpinan Jokowi, tidak pernah tercapai dan tidak memenuhi target,” ucapnya.
“Pernyataan ini diperkuat oleh salah seorang ekonom dari Bright Institue, Awali Rizky yang menilai bahwa Jokowi gagal menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target yang dibuat dalam RPJMN,” sambungnya.
Lebih lanjit ia menjelaskan, pemerintahan Jokowi dianggap tidak peka atas tuntutan dan keresahan masyarakat. Indonesia Emas yang selama ini di gembor-gemborkan kini menjadi sebuah kecemasan.
Kekhawatiran itu muncul karena pelemahan atau penurunan demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun. Indonesia mengalami penurunan untuk indikator kebebasan sipil.
Berdasarkan Rlrilis terbaru Economist Intelligence Unit (EIU) yang menggambarkan Indeks Demokrasi 2023, menempatkan Indonesia pada peringkat 56 dari 167 negara dengan skor 6,53.
Skor dan peringat itu turun dibanding torehan tahun lalu yang menempatkan Indonesia di posisi 54 dengan skor 6,71.
EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai Negara Flawed Democracy alias Demokrasi Cacat. Sedangkan Freedom House menyebut Indeks Demokrasi Indonesia turun dari 62 pon ke 53 poin pada 2019-2023.
Persekusi, kriminalisasi dan represifitas aparat merupakan kemunduran demokrasi yang mewarnai bangsa kita selama ini.
Merepresi publik melalui berbagai undang-undang, seperti UU Cipta Kerja dan KUHP serta mengkerdilkan kredibilitas penegak bukum dan lembaga negara ialah Dosa Presiden Jokowi.
“Kegagalan Jokowi yang menjadi Nawa Dosa Jokowi ini menjadi catatan kelam dan bisa menjadi pegangan untuk Presiden RI selanjutny. Akan segera kami rampungkan dan merilis catatan tersebut, serta akan kami suarakan agar catatan kelam tersebut dipertanggungjawabkan oleh Presiden Jokowi serta menjadi atensi untuk presiden terpilih, Prabowo Subianto,” tutupnya.
Jurnalis: Muhammad Jufri
Editor: Abdul Muhaimin
