Oleh: KAMBEL
Pengurus SAPMA Makassar
Pemilu Serentak tak lama lagi akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pemilu merupakan jalan legal menentukan nahkoda bahtera pertiwi untuk lima tahun berlayar di atas samudra penuh tantangan. Di sana ada gelombang ekonomi, sosial, politik maupun budaya yang sewaktu-waktu dapat melahap bahtera dengan seluruh penumpang yang ada di dalamnya.
Salah menentukan pemimpin merupakan upaya merakit bom waktu untuk kita sendiri. Salah satu bentuk kejahatan yang membudaya atau mendarah daging setiap kali tiba musim pemilu adalah politik uang, atau lebih akrab disebut serangan fajar.
Sering kita jumpai bahwa ASN, TNI/POLRI baik di medsos maupun secara terang-terangan mengkampanyekan salah satu paslon tertentu. Hal itu bisa mencederai demokrasi.
Kekakacaun moral politik semacam ini tentunya akan berdampak buruk bagi penguatan demokrasi kita, dan prilaku inilah sebagai virus pembusuk demokrasi.
Masyarakat sudah sepatutnya sadar, bahwa hak politiknya merupakan hak suci dalam menentukan pilihan, tidak boleh ternodai dengan sejumlah uang sogokan.
Pemilih cerdas tak akan mau menjual menukar suaranya dengan uang, sebab ia sadar akibatnya adalah lima tahun penderitaan.
Politik uang merupakan jebakan buat rakyat. Seorang calon kepala daerah yang memanfaatkan politik uang sebagai cara untuk mencapai tujuannya, sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Dalam hal ini rakyat tidak diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diorientasikan hanya untuk memenangkan calon kandidat semata.
Setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan, karena calon tersebut akan sibuk selama masa kepemimpinannya untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah guna mengembalikan semua kerugian yang telah digelontorkan untuk kepentingan pribadi menuju pemilu selanjutnya.
Lebih parahnya lagi politik uang akan berujung pada korupsi dan mengabaikan pembangunan bagi kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, rakyat harus menjadi pemilih yang berdaulat, bukan pemilih yang diimingi dan dikendalikan dengan materi.
Sehingga ada adagium mengatakan, “Memilih dengan mata hati bukan memilih karena mata uang”.
Para kepala daerah yang dihasilkan oleh proses demokratisasi yang dikawal oleh kesadaran menggunakan hak pilih dengan hati nurani, tentu akan berdaya untuk membela dan melindungi masyarakatnya, karena kepala daerah yang begini segala kebijakn dan keputusannya hanyalah untuk kepentingan masyarakatnya bukan kepentingan sekelompok orang.
Pesan saya adalah jadikan pemilu ini bersih dan menjadi pemilih cerdas tanpa iming-iming apapun, apalagi menjadi praktik politic uang (money politic). Mari jadikan pemilu ini sebagai pemilu yang mampu menciptakan pemimpin Jujur, Bermartabat serta Berkeadilan sesuai harapan bangsa.
Mengutip pribahasa seorang pemikir yang mengatakan bahwa, “Pilkada Bukan Memilih Yang Terbaik, Tetapi Mencegah Yang Terburuk Bagi Penguasa”.
