ENEWS, MAKASSAR ••》Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan komitmennya mendorong regulasi dan alokasi anggaran untuk memperkuat literasi digital UMKM. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB, Zulfikar Limolang, saat menerima policy brief hasil riset tim peneliti STIE YPUP Makassar, Senin (19/10/2026).
Dokumen kebijakan berjudul “Agenda Legislasi DPRD Kota Makassar: Penguatan Literasi Digital UMKM untuk Sinergi dengan Startup” itu memuat sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat hubungan antara pelaku UMKM dan perusahaan rintisan digital (startup) di Koridor Mamminasata.
Ketua Tim Peneliti, Harry Yulianto, mengatakan rendahnya literasi digital UMKM menjadi salah satu faktor yang menghambat transformasi usaha dan sinergi dengan startup digital.
“Sebanyak 60 persen startup di Koridor Mamminasata gagal bertahan melewati usia tiga tahun, dan hanya 15 persen startup di Kota Makassar yang mampu bertahan lebih dari tiga tahun,” ungkap Harry.
Berdasarkan hasil riset tersebut, tim peneliti merekomendasikan pembentukan peraturan daerah tentang penguatan literasi digital UMKM dan kemitraan dengan startup, alokasi anggaran afirmatif minimal 20 persen dari total anggaran inkubasi dan akselerasi, pembentukan tim koordinasi lintas sektor, serta pengawasan berkala setiap enam bulan.
Anggota tim peneliti, Muh. Ihsan HM Baso, menambahkan bahwa Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 44,41 poin, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 44,53 poin. Sementara itu, dari 522 startup di Mamminasata, sebanyak 380 startup atau 72,8 persen terkonsentrasi di Kota Makassar.
Data tersebut menunjukkan besarnya potensi ekosistem digital Makassar, sekaligus menegaskan perlunya peningkatan kapasitas digital pelaku UMKM.
Anggota tim peneliti lainnya, Daryanti Ahmad, menilai kesenjangan antara perkembangan startup dan kesiapan UMKM dalam mengadopsi teknologi digital perlu dijawab melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.
Menanggapi rekomendasi itu, Zulfikar Limolang mengapresiasi hasil riset STIE YPUP Makassar yang dinilainya berbasis data dan relevan dengan kebutuhan pengembangan ekonomi digital di Sulawesi Selatan.
“Kami mengapresiasi riset yang berbasis data dan kontekstual ini. Literasi digital memang menjadi kunci, dan Fraksi PKB akan mendorong pembentukan regulasi serta alokasi anggaran yang memadai untuk program ini,” ujarnya.
Zulfikar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, startup, dan pelaku UMKM agar penguatan ekosistem digital dapat berjalan efektif.
Sementara itu, Harry Yulianto berharap dokumen tersebut menjadi bahan pertimbangan DPRD Sulsel dalam merumuskan kebijakan di bidang komunikasi dan digital. Tim peneliti juga menyatakan siap memaparkan hasil riset secara lebih rinci melalui rapat dengar pendapat jika diperlukan.
Policy brief tersebut merupakan bagian dari luaran riset mengenai penguatan ekosistem startup dan UMKM di Koridor Mamminasata yang didukung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (Muhammad Jufri)
