ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang menamai dirinya Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene bersama Masyarakat (SPMM) mendatangi kantor bupati Majene, untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Senin 7 Maret 2022.
Aksi unjuk rasa ini bertujuan ingin mempertanyakan kejelasan, keseriusan pemerintah Kabupaten Majene dari segi penanganan masyarakat yang terdampak gempa, khususnya wilayah Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda tepatnya di Desa Mekkatta, Desa Lombang Timur, dan Desa Saluhatongan.
Aksi sedikit memanas diakibatkan para pengunjuk rasa tidak ingin jika bukan bupati dan wakil bupati yang menemui mereka.
Adapun tuntutan yang mereka bawa yaitu;
a. Pencairan stimulan rumah rusak tahap 2 tak kunjung ada kejelasan
b. Masyarakat dusun RUI dan aholeang masih tinggal di hunian darurat dan membutuhkan perhatian khusus
c. 44 kepala keluarga. Disusun salurindu desa saluhotangan membutuhkan relokasi,karena pemukimannya, dalam bahaya longsor, dan telah di janjikan pemerintah kabupaten Majene untuk direlokasi, namun sampai saat ini belum ada kejelasan.
d. Kondisi pendidikan juga masih memprihatinkan, karena sampai saat ini sejumlah sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar di tenda.
e. Kondisi ekonomi masyarakat masih dalam kondisi tidak stabil dan membutuhkan pemulihan ekonomi.
Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majene nomor 9 tahun 2019 tentang penanggulangan bencana pasal 45 bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya, mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pasca bencana dengan menetapkan dan melaksanakan, prioritas rehabiltas.
Sehingga para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Majene untuk melakukan tugasnya dan tidak hanya berjanji.
Irwan selaku Jendral Lapangan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Majene terkesan sangat lamban menangani masyarakat yang terdampak gempa.
“Kami sudah bosan mendengarkan janji-janji, kami butuh bukti karena di sini kami bukan datang untuk mengemis, melainkan kami datang sebagai warga Majene meminta dan menuntut apa yang sudah menjadi hak kami dan pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan,” ujar Irwan.
Irwan menambahkan bahwa sudah setahun lamanya gempa ini berlalu namun hingga saat ini persoalan tersebut belum dapat dituntaskan.
“Kemana saja pemerintah dan OPD yang menaungi, apabila tuntutan kami tidak diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Majene, maka kami SPMM bersama masyarakat, meminta bupati dan wakil bupati Kabupaten Majene, bersedia mundur dari jabatannya dan SPMM bersama masyarakat akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran serta menyegel kantor bupati Majene, kantor camat Malunda dan memblokade Jalan Trans Sulawesi,” lanjut Irwan saat menyampaikan orasinya.
Beberapa menit kemudian Wakil Bupati Majene Aris Munandar Kalma, datang menemui para demonstran yang didampingi Sekda Kabupaten Majene, haji Ardiyansyah, Kepala BNPB Kabupaten Majene, haji Ilhamsyah, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Hj. Lies Herawati, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, H. Mithar Ali.
“Terima kasih buat adik-adik mahasiswa dan bapak-bapak perwakilan masyarakat yang terdampak gempa. Sebelumnya, selaku pemerintah, kami memohon maaf apabila penanganannya dinilai lamban. Insya Allah kami akan segera berbuat semaksimal mungkin dalam penanganan pasca gempa,” ujar Aris Munandar Kalma di hadapan para demonstran.
“Kami akan segera memantau ke lapangan bersama jajaran atau OPD yang menaungi sesuai apa yang menjadi tuntutan adik-adik dan bapak-bapak sekalian. Kalau pun ada kendala, harap bersabar, yang jelas kami di sini akan tetap selalu setia mendengar aspirasi dan keinginan dan akan selalu berbuat yang terbaik buat masyarakat,” lanjutnya.
Berikut tuntutan para demonstran dari solidaritas perjuangan mahasiswa Majene (SPMM) bersama masyarakat korban
gempa.
1. Percepatan pencairan dana stimulan tahap 2 paling lambat Senin 22 Maret 2022.
2. Memberikan perhatian khusus untuk korban gempa yang ada di Dusun Rui dan Aholeang dalam hal pembebasan lahan, sekolah, air bersih, listrik gratis, dan pendirian posko kesehatan paling lambat Senin, 21 Maret 2022.
3. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan paling lambat, Kamis 7 April 2022.
4. Relokasi 44 keluarga,pembangunan sekolah dasar kelas jauh dan pembukaan lahan persawahan sebagai pemulihan ekonomi pasca gempa yang ada di Dusun Salurindu, Desa Salutahongan paling lambat Senin 21 Maret 2022.
5. Percepatan realisasi bantuan dana tunggu hunian darurat. Tahap 2 paling lambat,21 April 2022.
Jurnalis: Arfan Renaldi
