Enewsindonesia.com, MAMUJU – Total alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2020 mencapai RP11,08 triliun. Angka itu meningkat Rp450 miliar dibanding DIPA Sulbar 2019.
Total DIPA yang diserahkan tersebut tersebut, terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk 244 Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak Rp3,68 triliun dan TKDD sebesar Rp7,41 triliun.
Dana TKDD diberikan tercatat Kabupaten Mamuju mendapat alokasi tertinggi yakni Rp1,4 triliun dan terendah yakni Mateng yang hanya mendapat Rp54 miliar. Sedangkan Pemprov Sulbar menerima dana sebesar Rp1,3 triliun; Polman; Rp 287 miliar, Majene, Rp315 miliar, Mamasa, 108 miliar, dan Pasangkayu, Rp114 miliar.
Gunernur Sulbar Ali Baal Masdar mengingatkan kepada kepala daerah di wilayahnya agar anggaran yang diterima ini dalam penggunaannya harus tepat sasaran, efektif dan akuntabel. Selain itu dia juga berharap agar pajak dari anggaran ini tidak keluar dari Sulbar.
“Khususnya konstruksi dan infrastruktur itu dilelang Januari 2020. Begitu APBD disahkan langsung jalan. Syarat kepada perusahaan yang menender baik di instansi vertikal agar memiliki NPP (Nomor Pendaftaran Perusahan) Sulbar agar pajaknya masuk ke kas daerah. Pokoknya anggaran cair lansung potong pajaknya,” katanya saat penyerahan DIPA di Kantor Gunernur Sulbar, Jumat, 22 November.
Dia juga berpesan agar setiap bupati mempunyai peran untuk menjamin kebijakan pusat selaras dengan kebijakan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Diperlukan perencanaan penyusunan program pembangunan koordinasi yang dilakukan demi terwujudnya keselarasan di pusat dan daerah.
“Agar antara pemerintah pusat, kementerian lembaga sampai daerah sinergitas dan mempunyai kebijakan yang sama sesuai dengan amanat Presiden RI,”katanya.
Lebih lanjut Gubernur Sulbar mengungkapkan, bahwa Presiden RI mengatakan, ada lima strategi besar yang menjadi prioritas dalam 5 tahun kedepan agar Indonesia menjadi maju.
“Jadi, program Presiden RI untuk 5 tahun kedepan yaitu, mencakup pembangunan SDM, kelanjutan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi,” katanya.
Kajati Sulbar Darmawel Aswar mengatakan para bupati dan OPD jajaran di bawahnya agar tidak takut menggunakan anggaran. “Kami akan berikan rambu-rambunya. Karena kami kedepankan pencegahan dibanding penindakan. Kata presiden, investasi harus dikawal, diawasi proyek strategis,” katanya.
Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharuddin Djafar, juga pihaknya berkomitmen untuk membantu pemerintah melakukan pembangunan berkelanjutan. Apalagi, seluruh instansi baru-baru ini dipanggil oleh Presiden RI, Joko Widodo saat penyerahan DIPA beberapa waktu lalu.
“Sesuai arahan presiden, kita jangan tunggu melanggar baru digigit (ditindak). Kalau itu terjadi kami akan digigit sama presiden. Sama di sini (Sulbar) kalau ada kapolres saya begitu pasti saya gigit dia,” jelasnya.
Editor : Adi
